Mojokerto, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto memaparkan capaian program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) tahun 2024 di hadapan tim panelis Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pemaparan dilakukan secara hybrid dari Smart Room Satya Bina Karya, Rabu (11/6/2025).
Wakil Bupati Mojokerto M. Rizal Zakaria Oktavian hadir langsung dalam acara tersebut, didampingi Sekretaris Daerah Teguh Gunarko, perwakilan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten hingga kecamatan, serta sejumlah pejabat dari Pemprov Jatim.
Dalam paparannya, Rizal menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Mojokerto berhasil ditekan dari 16,2 persen pada 2023 menjadi 15,3 persen pada 2024.
“Sebagian besar kecamatan juga mengalami penurunan,” ujar Rizal di hadapan panelis.
Menurut Rizal, faktor utama penyebab stunting di wilayahnya masih didominasi oleh pola makan (87 persen), disusul pola asuh (45 persen), serta faktor lingkungan seperti sanitasi dan paparan asap rokok (65 persen).
“Satu kasus stunting bisa disebabkan lebih dari satu faktor,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemkab Mojokerto menargetkan pengurangan jumlah desa locus stunting menjadi 19 desa pada 2026. Angka ini turun dari 25 desa yang menjadi fokus intervensi pada 2025.
Rizal juga menyampaikan bahwa anggaran penanganan stunting terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain bersumber dari APBD dan APBN, program ini juga mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik, serta Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta.
“Pemetaan perangkat daerah menunjukkan adanya peningkatan anggaran signifikan sejak 2021,” kata dia.
Upaya percepatan penurunan stunting juga dilakukan melalui kerja sama lintas sektor. Di antaranya, penandatanganan nota kesepahaman dengan 18 Kepala KUA se-Kabupaten Mojokerto untuk pendampingan calon pengantin, serta kolaborasi dengan STIKES Majapahit, STIKES Dian Husada, dan UBS PPNI dalam intervensi kesehatan.
Dua aplikasi digital, yaitu e-Stunting dan KERISMOJO, turut dikembangkan untuk mendukung program ini. Kedua platform mencatat data penimbangan balita, laporan kegiatan TPPS, hingga realisasi anggaran dan kontribusi CSR.
Data tersebut juga digunakan dalam audit kasus stunting yang melibatkan dokter spesialis anak dan ahli gizi.
Sejumlah program inovatif turut diperkenalkan, seperti Susu Jumat (SUJU) yang menyasar siswa SD dan SMP agar terbiasa mengonsumsi susu bergizi.
“Program ini akan mengubah mindset anak-anak agar lebih menyukai susu dengan menghadirkan varian rasa,” kata Rizal.
Ada pula Gema Pitu (Gerakan Masyarakat Posyandu Terpadu) dan Sinau Penting, inisiatif dari Kecamatan Dlanggu yang dibiayai secara swadaya oleh ASN untuk membantu balita stunting.
Pemkab juga mengintegrasikan pemberdayaan berbasis pangan lokal melalui program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), pelatihan memasak, serta pengembangan wisata kuliner di kawasan Pacet.
“Selain memenuhi kebutuhan gizi, kami mendorong pertumbuhan ekonomi lokal lewat pengolahan dan pemasaran produk pangan daerah,” ujar Rizal.
Sejumlah perusahaan swasta seperti PT Multi Bintang, PT BONDVAST, PT Sun Flower Ceramics, dan Dompet Dhuafa turut dilibatkan dalam intervensi langsung dan bantuan sosial.
Menutup paparannya, Rizal menyatakan bahwa capaian intervensi spesifik dan sensitif telah memenuhi target. Pendampingan keluarga juga sudah menjangkau lebih dari 50 persen kecamatan secara menyeluruh.
“Evaluasi menunjukkan peningkatan capaian, baik dari sisi indikator pendukung maupun jenis intervensinya,” ucapnya.
Ia menegaskan komitmen Pemkab Mojokerto untuk terus memperbaiki regulasi, mengintegrasikan data sasaran, serta memperkuat kualitas monitoring dan evaluasi.
“Advokasi akan terus digencarkan agar pelibatan akademisi, organisasi masyarakat, dan sektor swasta semakin maksimal,” ujar Rizal.(sya/lio)