Banyuwangi, blok-a.com – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran di berbagai sektor mendapat dukungan dari Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Bahkan, menurut Ipuk, langkah efisiensi tersebut sudah mulai diterapkan secara bertahap oleh Pemkab Banyuwangi sejak 2023.
“Sebenarnya secara bertahap kebijakan efisiensi sudah kami terapkan sejak 2023. Kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat kita skip. Bahkan alat tulis kantor (ATK) telah kita kurangi secara signifikan mulai 2024, dan terus kita lakukan hingga saat ini,” ujar Ipuk, Senin (10/2/2025).
Ipuk menjelaskan bahwa langkah efisiensi yang dilakukan meliputi penghapusan kegiatan yang dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat serta penurunan standar satuan harga (SSH) bangunan fisik.
“Seperti SSH bangunan fisik mulai dari bangunan, irigasi, hingga infrastruktur jalan juga kita turunkan, namun dalam batas kewajaran dan tetap mengutamakan kualitas. Tujuannya agar infrastruktur fisik lebih banyak yang dibangun,” ungkapnya.
Selain itu, Ipuk menyebutkan bahwa digitalisasi administrasi di lingkungan Pemkab Banyuwangi telah membantu mengurangi penggunaan ATK. Salah satunya dengan pemanfaatan aplikasi Sikawan untuk keperluan administrasi internal.
“Seiring dengan kebijakan Presiden Prabowo, kami akan terus menjalankan efisiensi dan efektivitas anggaran. Bagi kami, ini momentum untuk lebih memperkuat digitalisasi administrasi perkantoran dan pelayanan publik lainnya,” jelas Ipuk.
Ipuk juga menilai bahwa kebijakan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat merupakan langkah yang tepat dan akan menjadi pedoman bagi Pemkab Banyuwangi untuk terus melakukan efisiensi.
“Tahun ini, kami akan melakukan hal yang sama, bahkan mungkin lebih ketat dalam memilah kegiatan yang tidak perlu dilakukan di tengah kondisi saat ini. Namun, kegiatan yang berdampak besar bagi masyarakat akan tetap kami jalankan,” tegasnya.(kur/lio)