Magetan, blok-a.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran (TA) 2026. Kegiatan berlangsung di Balai Desa Kedungguwo, Selasa (10/11/2026).
Musdes tersebut dihadiri Camat Sukomoro Murdono Arianto, Kapolsek Sukomoro, Danramil, Kepala Desa Kedungguwo Noor Hayati, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seluruh perangkat desa, serta perwakilan tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Camat Sukomoro Murdono Arianto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa dan BPD yang telah menyelesaikan tahapan penetapan perubahan APBDes 2026.
Ia berharap seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat segera dilaksanakan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2026, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, kemajuan desa tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, program yang disusun pemerintah desa diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Desa maju tidak hanya dilihat dari pembangunan infrastrukturnya. Salah satu indikatornya adalah bagaimana pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Kami berharap program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pesannya.
Selain itu, Murdono juga menyampaikan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial melalui program agen perlindungan sosial (Parlinsos).
Program tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi agen yang membantu mendampingi serta mengidentifikasi warga yang dinilai layak menerima bantuan sosial.
Ia menjelaskan, agen Parlinsos bersifat sosial dan tidak mendapatkan upah. Keberadaan mereka diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Selama ini pemerintah desa mungkin sering mendapat protes karena bantuan dinilai belum tepat sasaran. Melalui program ini, mari bersama-sama berperan menjadi agen Parlinsos agar penyaluran bantuan bisa lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Murdono juga mengajak seluruh elemen pemerintah desa, BPD, dan masyarakat untuk menjaga solidaritas serta memperkuat koordinasi dalam menjalankan program pembangunan desa.
Sementara itu, Kepala Desa Kedungguwo Noor Hayati mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi pelaksanaan APBDes yang telah ditetapkan. Ia menegaskan pemerintah desa terbuka terhadap kritik maupun masukan demi kepentingan bersama.
“Kami mengajak semuanya untuk saling mengisi, mengawal, dan mengawasi APBDes. Kami siap menerima masukan demi kebaikan bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Noor Hayati secara resmi menetapkan perubahan APBDes 2026 setelah mendapat persetujuan BPD.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, draf perubahan APBDes dinyatakan ditetapkan menjadi Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Penetapan Belanja Desa Tahun 2026,” ucapnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Desa Kedungguwo untuk turut mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan agar dapat berjalan dengan baik hingga akhir tahun 2026.
Menurutnya, pengawasan dan dukungan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran desa yang transparan, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan warga. (nan)