Sidoarjo, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2025–2029 di Pendapa Delta Wibawa, Rabu (30/4/2025).
Musrenbang ini bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD 2025–2029.
Tujuan utamanya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang partisipatif, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hadir dalam kegiatan itu, Bupati Subandi, bersama Forkopimda, terdiri dari Ketua DPRD Abdillah Nasih, Kapolresta Kombes Pol Christian Tobing, Dandim 0816 Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, Kepala BNN kabupaten, Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto, Kasi Pengelolaan Barang Bukti Kejari, Novan Basuki Ariyanto, Kepala BPS Muhammad Ismail, Ketua Forum CSR Herti Ahmayanti, Kepala Cabang Bank Jatim Suyatno, dan perwakilan dari Forum Anak Sidoarjo. Hadir pula perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Mojokerto, Gresik, dan Pasuruan.
Pada kesempatan itu, Bupati Subandi menekankan pentingnya forum Musrenbang RPJMD sebagai wadah strategis untuk menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Dia menyampaikan bahwa visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo 2025–2029 adalah “Menata Desa, Membangun Kota menuju Sidoarjo Metropolitan Berkarakter dan Berkelanjutan”.
“Forum ini difokuskan pada pembahasan dan kesepakatan atas rancangan RPJMD yang akan dituangkan dalam berita acara. Oleh karena itu, saya mengharapkan masukan dan saran konstruktif dari seluruh pihak untuk menyempurnakan penyusunan dokumen ini,” ujar Subandi.
Keberhasilan penyusunan RPJMD tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menetapkan Kabupaten Sidoarjo sebagai kabupaten terbaik pertama dalam ajang Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) tingkat provinsi tahun 2025.
“Capaian ini adalah buah kerja bersama melalui pendekatan pentahelix, yaitu kolaborasi strategis antara pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan media massa,” ungkapnya.
Subandi mencontohkan efektivitas pendekatan pentahelix dalam program Warung Rakyat, yang melibatkan langsung masyarakat dan stakeholder terkait.
Ia meminta agar seluruh kepala perangkat daerah mengedepankan kolaborasi lintas sektor sebagai strategi utama dalam mengeksekusi kebijakan pembangunan dan program prioritas daerah.
“Kolaborasi ini juga penting dalam menciptakan alternatif pembiayaan pembangunan daerah yang berkeadilan. Ini sejalan dengan semangat Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang mendorong dunia usaha berkontribusi aktif dalam pembangunan berorientasi hasil dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
“Saya mengapresiasi kinerja seluruh perangkat daerah yang telah berkomitmen menyelesaikan rancangan RPJMD ini sesuai rencana,” imbuhnya memungkasi.(fah/lio)