Mojokerto, Blok-a.com – Kota Mojokerto menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam transformasi digital pemerintahan melalui implementasi digitalisasi bantuan sosial (bansos). Program pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dimulai sejak 6 Juli 2026 kini memasuki tahap Monitoring dan Evaluasi (Monev) Uji Coba Terbatas yang dilakukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Pendapa Sabha Kridatama Rumah Rakyat, Kamis (23/7/2026).
Hingga 22 Juli 2026, Kota Mojokerto berhasil mencatat pendataan 22.957 kepala keluarga (KK) atau 46,47 persen dari target 49.368 KK. Capaian tersebut menempatkan Kota Mojokerto di peringkat ketiga nasional dan peringkat kedua di Jawa Timur dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi Perlinsos.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, yang akrab disapa Ning Ita, mengapresiasi capaian tersebut meski mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis selama proses pendataan berlangsung.
“Alhamdulillah target kita sudah tercapai 46 persen untuk Perlinsos dan IKD kita sudah mencapai 32 persen. Tentu dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala, salah satunya hari ini dapat dilihat adanya antrean karena server Perlinsos sedang mengalami gangguan,” ujar Ning Ita.
Menurutnya, digitalisasi data kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data. Dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi, penyaluran bantuan sosial maupun penyusunan program pembangunan diyakini akan menjadi lebih tepat sasaran.
“Kalau data kependudukan kita sudah berbasis digital, datanya pasti akan lebih akurat dan lebih valid. Ke depan, perencanaan daerah bisa lebih tepat sasaran dan seluruh program yang direncanakan akan lebih mudah dievaluasi karena basis datanya lebih akurat sehingga margin error-nya pun semakin rendah,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Aris Kurniawan, menjelaskan bahwa uji coba tersebut merupakan tahapan penting dalam membangun interoperabilitas data antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Menurutnya, integrasi sistem yang tengah dikembangkan bukan hanya mendukung digitalisasi bantuan sosial, tetapi juga menjadi fondasi bagi transformasi berbagai layanan publik lainnya.
“Berbagi data dan interoperabilitas sistem merupakan lompatan besar. Kalau ini berhasil, manfaatnya tidak hanya untuk digitalisasi bansos, tetapi juga layanan kesehatan dan berbagai layanan dasar lainnya. Saat ini kita masih dalam tahap pembelajaran dan melakukan berbagai penyempurnaan terhadap sistem,” jelas Aris.
Ia menambahkan, proses uji coba masih memerlukan sejumlah penyesuaian teknis agar seluruh sistem yang terlibat dapat saling terhubung secara optimal. Meski demikian, komitmen berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk membuka interoperabilitas data dinilai sebagai langkah maju dalam transformasi digital nasional.
“Kemauan berbagi data dari kementerian dan lembaga merupakan perkembangan yang sangat menggembirakan. Harapannya masyarakat tidak perlu lagi mengisi formulir yang sama berulang kali karena nantinya cukup menggunakan satu Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mengakses berbagai layanan publik tanpa harus membawa atau memfotokopi dokumen,” katanya.
Melalui pelaksanaan uji coba terbatas ini, Pemerintah Kota Mojokerto menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan. Pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, serta memastikan penyaluran bantuan sosial dan berbagai program pemerintah semakin tepat sasaran.(Sya)