Banyuwangi, Blok-a.com – Komisi II DPRD Banyuwangi menggelar Rapat Kerja bersama Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sebagai upaya memperkuat program ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produksi pertanian, pada Kamis (12/2/2026).
Rapat yang bertempat di ruang Komisi II DPRD Banyuwangi itu dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Danang Hartanto, serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.
Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari, mengatakan bahwa pertanian merupakan sektor penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Banyuwangi. Namun, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian sempat mengalami kontraksi atau penurunan pertumbuhan pada 2024.
”Oleh sebab itu, melalui rapat kerja ini, harapannya agar Pemerintah Daerah memiliki langkah-langkah strategis agar PDRB sektor pertanian di 2026 kembali meningkat, sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Banyuwangi tetap terjaga,” ujar Emy Wahyuni Dwi Lestari.
Penurunan atau perlambatan PDRB sektor pertanian pada 2023–2024 disebabkan oleh kombinasi faktor alam, teknis, dan sosial ekonomi.
Salah satu faktor teknis yang memperlambat sektor pertanian adalah keluhan petani terkait iuran maupun pungutan liar dalam distribusi air pertanian, yang meningkatkan biaya produksi.
Padahal, buka tutup distribusi air irigasi pertanian, lanjut Emi—panggilan akrab Emy Wahyuni Dwi Lestari—adalah layanan publik yang tidak seharusnya dipungut biaya liar, baik dalam kondisi kesulitan air maupun saat musim kemarau.
“Tidak ada regulasi yang mengatur biaya distribusi air pertanian, sehingga jika ada iuran atau pungutan yang harus dibayar, berarti tidak resmi. Ini warning karena kita tidak ingin hal seperti ini mengganggu program ketahanan pangan,” tegasnya.
Pungutan tidak resmi dalam distribusi air irigasi dan sarana pendukungnya, seperti mesin pompa air, merupakan pelanggaran. Praktik ini merugikan petani, menghambat produktivitas, dan bertentangan dengan program ketahanan pangan.
”Di Banyuwangi ada 900 titik pintu air. Jika satu oknum petugas pintu air meminta imbalan, tidak menutup kemungkinan yang lainnya juga melakukan hal sama. Ini membutuhkan pengawasan dan ketegasan dinas terkait,” tandasnya.
Emi menambahkan, Komisi II meminta Dinas Pekerjaan Umum Pengairan untuk melakukan sosialisasi aturan terkait jadwal buka tutup pintu air secara berkala oleh petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) agar distribusi air ke sawah merata, efektif, dan efisien.
“Kita minta DPU Pengairan untuk sosialisasi jadwal buka tutup pintu air kepada petani maupun Himpunan Petani Pemakai Air agar distribusi air ke sawah merata,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Danang Hartanto, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi masih adanya pungutan terhadap distribusi air pertanian.
“Pungutan tidak resmi distribusi air pertanian ini sudah menjadi semacam kebiasaan di tingkat bawah. Ini menjadi salah satu koreksi pihaknya dan akan ditindaklanjuti,” kata Danang.
Untuk menghindari konflik air pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Banyuwangi mengatur pola tanam petani, khususnya saat musim kemarau, dengan menginstruksikan peralihan dari padi ke palawija di wilayah rawan kekeringan. Langkah strategis ini bertujuan mengoptimalkan tata guna air dan mencegah gagal panen.
“Karena itu, petani perlu membiasakan diri melakukan penyesuaian pola tanam berbasis iklim. Jika musim hujan bisa tanam padi, kalau musim kering dialihkan ke palawija,” jelasnya.
Selain itu, perlu dilakukan penerapan sistem irigasi efisien dan perbaikan drainase untuk mengantisipasi kekurangan atau kelebihan air. (Kur/gni)