Pasuruan, blok-a.com – Polemik perombakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kabupaten Pasuruan tengah menjadi sorotan publik. Proses perombakan ini menimbulkan berbagai opini, baik dari internal DPRD maupun masyarakat umum.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyatakan bahwa perombakan AKD merupakan bagian dari mekanisme demokrasi di lembaga legislatif. Menurutnya, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja DPRD dan memastikan distribusi tugas yang lebih efektif di setiap komisi. “Kami memahami bahwa perombakan ini memunculkan pro dan kontra. Namun, ini adalah langkah yang diperlukan untuk menyegarkan struktur kerja di DPRD dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Semuanya dilakukan sesuai aturan dan demi kebaikan bersama,” ujar Samsul Hidayat.
Samsul juga mengimbau kepada seluruh anggota DPRD untuk tetap menjaga harmoni dan fokus pada tugas utama sebagai wakil rakyat. Ia menekankan bahwa perbedaan pendapat dalam proses perombakan AKD adalah hal yang wajar, asalkan tidak mengganggu stabilitas lembaga.
Di sisi lain, Ayik Sohaya, Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Pasuruan Raya, memberikan tanggapan pro terhadap langkah perombakan AKD ini. Menurut Ayik, perombakan ini merupakan langkah positif untuk menyegarkan kepemimpinan dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. “Perombakan ini harus dilihat sebagai langkah strategis. Kita butuh DPRD yang dinamis, responsif, dan mampu mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat. Saya mendukung penuh keputusan ini selama prosesnya dilakukan secara transparan dan demokratis,” kata Ayik Sohaya.
Ayik juga menilai bahwa langkah ini dapat menjadi momentum bagi DPRD Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan kolaborasi antaranggota dewan. Ia berharap, setelah perombakan, DPRD mampu bekerja lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Meski demikian, polemik ini masih menyisakan sejumlah tantangan, terutama dalam upaya membangun konsensus di internal DPRD. Beberapa pihak menyuarakan kekhawatiran bahwa perombakan ini lebih didasarkan pada kepentingan politik tertentu dibandingkan kebutuhan riil masyarakat. Publik pun berharap agar polemik ini segera berakhir dengan solusi terbaik. Perombakan AKD diharapkan benar-benar mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kabupaten Pasuruan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. (rah/bob)