Jombang, blok-a.com – Kabupaten Jombang, menunjukkan komitmen kuat terhadap program swasembada pangan nasional dengan ambil bagian dalam Panen Raya Serentak bersama 14 provinsi lainnya, Senin (7/4/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti secara daring oleh kepala daerah, termasuk Bupati Jombang, Warsubi, S.H., M.Si, dari lokasi panen di Desa Plosogeneng.
Didampingi Wakil Bupati Salmanudin, Sekretaris Daerah Agus Purnomo, Forkopimda, serta jajaran kepala OPD, Bupati Warsubi secara simbolis turun ke sawah menggunakan sabit dan mesin Combine Harvester sebagai simbol dimulainya panen.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Ir. Much Rony, M.M., menyampaikan bahwa panen raya ini adalah bagian dari langkah nyata pemerintah menuju kemandirian pangan dan pengurangan ketergantungan impor beras.
“Kami targetkan peningkatan luas tanam padi menjadi 81.251 hektare di tahun 2025. Ini lonjakan signifikan dari rata-rata 72.758 hektar per tahun dalam lima tahun terakhir,” jelasnya.
Periode musim tanam Oktober 2024 hingga Maret 2025, Kabupaten Jombang telah menanam padi seluas 43.045 hektare. Puncak panen diperkirakan terjadi pada bulan April, dengan potensi hasil dari 17.000 hektare lahan aktif.
Untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani, Pemkab Jombang tengah mendorong budidaya tanaman sehat di sejumlah kecamatan.
“Dengan metode ini, biaya pengendalian hama dan gulma bisa ditekan dari Rp4 juta menjadi Rp1 juta per hektar. Ini dilakukan tanpa pestisida, cukup dengan power weeder,” terang Much Rony.
Namun, di tengah optimisme ini, para petani mengeluhkan rendahnya harga gabah di pasaran yang kerap dibeli di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500/kg. Hal ini disinyalir karena ulah para tengkulak yang membeli dengan harga lebih rendah.
Menanggapi hal ini, Bupati Warsubi menghimbau petani untuk menjual hasil panen mereka ke Bulog dan meminta pihak Bulog untuk memperluas jangkauan pembelian, termasuk kepada petani kecil dengan lahan 200–300 ru.
“Kami ingin petani mendapat harga yang layak. Bulog harus hadir di semua level,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap produktivitas petani, Pemkab Jombang juga berencana menghadirkan fasilitas listrik masuk sawah untuk mendukung irigasi berbasis pompa.
“Dengan adanya listrik, biaya produksi bisa ditekan hingga 75 persen. Ini akan kami koordinasikan dengan PLN,” ucap Bupati yang juga dikenal aktif bertani itu.
Sebagai catatan, Kabupaten Jombang memiliki potensi lahan baku sawah seluas 44.054 hektare, di mana 38.247 hektare termasuk dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan 36.160 hektar di antaranya tergolong Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Dengan kombinasi kebijakan, inovasi, dan dukungan infrastruktur, Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk menjadi lumbung pangan yang mandiri dan berkelanjutan di Jawa Timur.(sya/lio)