Hari Terakhir Pembayaran PBB Magetan, 10 Kecamatan Sudah Lunas, Sisanya Kejar Deadline

Kantor BPKPD Magetan (foto: blok-a.com/Nanda Bagoes)
Kantor BPKPD Magetan (foto: blok-a.com/Nanda Bagoes)

Magetan, blok-a.com – Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Magetan tahun 2026 memasuki hari terakhir pada Rabu (30/9/2026).

Wajib pajak masih memiliki waktu hingga hari ini untuk melunasi PBB. Sebelum dikenakan denda administrasi sebesar 1 persen setelah melewati batas jatuh tempo.

Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Magetan, Sumarsono, mengatakan hingga Selasa (29/9) sore, sudah terdapat 10 kecamatan yang tercatat telah melunasi PBB-P2.

Sepuluh kecamatan tersebut berdasarkan peringkat pelunasan tercepat. Di antaranya Poncol, Lembeyan, Sidorejo, Panekan, Takeran, Maospati, Nguntoronadi, Sukomoro, Barat, dan Kartoharjo.

“Rangking lunas tercepat PBB-P2 kecamatan, Poncol, Lembeyan, Sidorejo, Panekan, Takeran, Maospati, Nguntoronadi, Sukomoro, Barat, Kartoharjo. Sampai sore tadi kecamatan yang sudah lunas 10,” ujar Sumarsono.

Sementara itu, sejumlah wilayah lainnya masih mengejar pelunasan pada hari terakhir pembayaran.

Kejar Target di Sejumlah Kecamatan

Sumarsono menyebut Kecamatan Magetan dan Plaosan menjadi wilayah yang masih memiliki pekerjaan dalam mengejar pelunasan. Di Plaosan, kendala terutama berkaitan dengan objek pajak di kawasan Sarangan.

“Paling cepat ada Poncol, Lembeyan, Takeran, Panekan sama Sidorejo. Paling lelet dua itu Magetan sama Plaosan. Plaosan hanya satu Sarangan. Kalau Magetan banyak karena KPR-nya banyak, Kepolorejo, Tawanganom, Sukowinangun,” katanya.

Menurutnya, persoalan di Kecamatan Magetan salah satunya berkaitan dengan objek pajak perumahan maupun tanah yang pemiliknya sulit dilacak. Kondisi tersebut membuat penyampaian SPPT hingga penagihan PBB menjadi terkendala.

“Paling lelet ya Magetan, mesti tidak lunas. Nanti pasti nunggak Rp10 juta, kadang Rp6 juta,” katanya.

Ia menjelaskan, sejumlah tanah atau bangunan juga sulit ditagih karena keberadaan maupun pemilik objek pajaknya tidak diketahui secara jelas.

“Tanah-tanah ini tidak bisa ditagih, tidak bisa di-track. Tapi ya harus ditagih. Itu kendalanya,” jelasnya.

Salah satu contoh yang disebut adalah kawasan Indraloka.

“Contohnya seperti Indraloka. Tanahnya, bangunannya itu, tapi milik siapa kiri kanannya tidak ada yang tahu. Kelurahan juga tidak tahu. Lalu otomatis SPPT kan tidak bisa tertagih, tak bisa disampaikan. Itu kendalanya,” ungkapnya.

Bayar PBB Bisa Lewat QRIS

Di sisi lain, pembayaran PBB kini juga semakin mudah karena dapat dilakukan secara elektronik melalui QRIS. Sistem tersebut dinilai membantu mempercepat proses pelunasan karena pembayaran dapat dilakukan langsung tanpa harus melalui tahapan seperti sebelumnya.

“Dulu memang desa kudu lewat kecamatan. Sekarang desa bisa diakses, jadi desa-desa langsung. Makanya desa-desa cepat lunas. Bayarnya lewat QRIS, sekarang billing-nya QRIS,” kata Sumarsono.

Ia menambahkan, masyarakat dapat memanfaatkan sistem pembayaran tersebut untuk melakukan pelunasan sebelum batas waktu berakhir.

Lunas Lebih Cepat, BKK Lebih Besar

Sumarsono juga menjelaskan adanya keterkaitan waktu pelunasan PBB dengan besaran dukungan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diterima daerah berdasarkan capaian pelunasan.

“Lunas Mei 14 persen, lunas Agustus 12 persen, lunas September 3 persen,” jelasnya.

Karena itu, menurutnya, percepatan pelunasan menjadi perhatian masing-masing kecamatan.

“Makanya di situ berlomba. Kalau lebih dari tanggal 30 September, satu persen (denda),” ujarnya.

Untuk itu, masyarakat yang masih memiliki kewajiban PBB-P2 tahun 2026 diimbau memanfaatkan hari terakhir ini untuk segera melakukan pembayaran.

“Batas jatuh tempo itu 30 September. Setelah 30 September belum terbayar nanti sudah dikenakan denda 1 persen,” katanya.

Dengan demikian, Rabu (30/9/2026) menjadi batas terakhir pembayaran PBB-P2 Kabupaten Magetan tahun 2026 tanpa dikenakan denda keterlambatan. (nan)

Exit mobile version