Banyuwangi, blok-a.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Banyuwangi memberikan atensi khusus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banyuwangi Tahun 2024, khususnya terkait kinerja peningkatan ekonomi daerah dan kemandirian pangan.
Ketua Fraksi PKB, Arvy Rizaldy, menyampaikan bahwa kedua aspek tersebut merupakan bagian penting dari misi Bupati Banyuwangi, yakni “Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan.”
“Bicara tentang peningkatan ekonomi dan kemandirian pangan, tentu yang menjadi penunjang ekonomi di Banyuwangi mencakup sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata,” ujar Arvy saat dikonfirmasi, Selasa (15/4/2025).
Ia menyoroti perlambatan pertumbuhan ekonomi Banyuwangi pada 2024 yang dipicu oleh kontraksi sektor pertanian. Untuk itu, FPKB mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sektor tersebut.
Menurut Arvy, pembangunan infrastruktur pertanian harus dilakukan secara terintegrasi agar lebih efisien dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat langsung bagi para petani.
“Kami tentu mempertanyakan bagaimana keterkaitan antara pembangunan infrastruktur pertanian terhadap hasil produksi pertanian, apakah sudah terintegrasi. Karena hingga kini kita belum menerima data hasil produksi pertanian dibandingkan luas lahan pertanian dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa jika pemerintah pusat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian pangan, maka daerah harus menjadi pelaku utama dalam mewujudkannya.
Selain sektor pertanian, Arvy juga menyoroti belum optimalnya ekosistem UMKM, investasi, serta pengelolaan aset daerah yang belum berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“Banyuwangi harus bisa membentuk ekosistem UMKM yang ramah terhadap pelaku usaha dan investasi. Masih ada aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti Terminal Pariwisata Terpadu dan GWD,” jelasnya.
Politisi asal Kecamatan Rogojampi ini juga mendorong Pemkab Banyuwangi untuk menciptakan lokomotif ekonomi daerah yang mampu mendongkrak PAD.
Menurutnya, sektor tersebut bisa berasal dari berbagai bidang, seperti pendidikan sebagaimana di Kabupaten Jember, atau pariwisata seperti di Bali.
“Terkait capaian indikator kinerja dengan serapan anggaran, memang sudah cukup baik. Namun yang terpenting adalah apakah anggaran yang diserap itu benar-benar memberikan dampak positif kepada masyarakat,” tegas Arvy.
Arvy berharap, dana publik yang dialokasikan untuk kegiatan maupun program tertentu harus benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat seperti peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas hidup.(kur/lio)