Kota Malang, blok-a.com – Hingga Agustus 2025, serapan anggaran di Kota Malang rata-rata baru mencapai sekitar 60 persen. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD dan Pemkot Malang, meski diyakini realisasinya masih bisa dimaksimalkan hingga akhir tahun.
Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menyebut rendahnya serapan pada pertengahan tahun bukan hal yang mengejutkan. Menurutnya, ada pola pembayaran bertahap sehingga progres terlihat lebih kecil dari realisasi sesungguhnya.
“Kalau dari serapan anggaran memang harus begitu, karena bisa jadi ada pekerjaan yang belum dibayarkan. Biasanya ada pembayaran by termin sehingga seolah-olah kecil. Tapi nanti tetap kita pantau agar bisa maksimal,” kata Trio Agus seusai rapat paripurna, Kamis (11/9/2025).
Ia menambahkan, meski tahun lalu SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Kota Malang sempat mencapai Rp204 miliar, di 2025 angka itu diperkirakan lebih kecil. Perhitungan sementara menunjukkan potensi SILPA berada di kisaran Rp107 miliar.
“Tahun lalu kan dibuat Rp170 miliar tapi realisasinya Rp204 miliar. Tahun ini kemungkinan lebih kecil karena ketersediaan anggaran dan dukungan dari pemerintah pusat juga kecil,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menilai serapan rendah juga dipengaruhi masa transisi politik. Ia menyebut penyusunan APBD 2024 digodok dalam periode transisi pemerintahan, sehingga mempengaruhi pelaksanaan di tahun berjalan.
“Nanti kita maksimalkan, karena kemarin masa transisi itu menjadi salah satu penyebab. Tapi sesuai rekomendasi dewan, insyaallah di 2026 tidak terjadi lagi,” ujar Ali.
Selain serapan, Pemkot bersama DPRD juga melakukan sejumlah pergeseran anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan. Menurut Ali, seluruh pergeseran sudah dibahas bersama dan disepakati dalam koordinasi dengan OPD dan Banggar DPRD.
“Pergeseran ini sesuai kebutuhan dan analisis masing-masing OPD. Tinggal keputusan final besok dari fraksi-fraksi,” tuturnya. (yog/bob)