Kota Malang, blok-a.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berencana menggelontorkan penyertaan modal sebesar Rp7 miliar per tahun selama lima tahun kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Arta Sejahtera, dengan total anggaran mencapai Rp35 miliar.
Namun, rencana ini mendapat sorotan dari DPRD Kota Malang, yang mempertanyakan kejelasan strategi bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.
Saat ini, Pemkot Malang tengah menyusun regulasi melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyertaan Modal Daerah bagi Perseroan Daerah BPR Tugu Arta Sejahtera.
Ranperda ini menjadi sorotan seluruh fraksi DPRD. Dewan ingin memastikan bahwa BPR Tugu Arta benar-benar berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan sekadar menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menilai bahwa kontribusi BPR Tugu Arta terhadap PAD masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan modal yang diberikan oleh Pemkot.
“Iya, kontribusi ke PAD lebih kecil daripada penyertaan modal yang diberikan. Makanya fraksi-fraksi menekankan bahwa semestinya ada rencana bisnis yang jelas,” ujar Amithya.
Menurutnya, kejelasan strategi bisnis menjadi faktor krusial, terutama saat pemerintah daerah harus mengefisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat.
BPR Tugu Arta diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat Kota Malang. Namun, bank ini juga dituntut agar mampu dikelola secara mandiri, tanpa terus bergantung pada kucuran dana APBD.
“Dengan penyertaan modal yang akan diberikan, diharapkan bisa menggenjot PAD yang lebih optimal,” tambah Mia, sapaan akrab Amithya.
Selain itu, ia mendorong perbaikan manajemen di BPR Tugu Arta, agar kinerjanya semakin optimal dan mampu berkontribusi lebih besar dalam pembangunan Kota Malang.(yog/lio)