Banyuwangi, blok-a.com – Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, DPRD Banyuwangi Bersama Bupati Ipuk Fiestiandani menandatangani dokumen kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2025.
Penandatanganan kesepakatan Bersama dilakukan pada forum rapat paripurna dewan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto didampingi Wakil Ketua, Siti Mafrochatin Ni’mah yang diikuti anggota dewan lintas fraksi, pada Rabu (18/06/2025) malam.
Nampak dalam rapat paripurna dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Pj Sekretaris Daerah, Guntur Priambodo beserta Asisten Bupati, juga Jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah.
Resume hasil pembahasan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun 2025 antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibacakan Wakil Ketua DPRD sekaligus pimpinan Banggar DPRD, Siti Mafrochatin Ni’mah.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyampaikan, bahwa Badan anggaran DPRD sangat memahami terhadap beberapa argumen ekskutif yang mendasari perubahan KUA-PPAS APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2025, situasi ketidakpastian perekonomian global yang sudah dan sedang terjadi sangat berpengaruh terhadap rantai distribusi barang dan jasa.
Hal ini tentu menimbulkan kontraksi dan degradasi laju perekonomian nasional maupun lokal yang esensinya bermuara pada potensi yang dapat berdampak pada sektor kehidupan sosial ekonomi.
“Konstruksi APBD sebagai gambaran kekuatan fiskal daerah menjadi pertaruhan pelaksanaan pemerintahan daerah, terlaksananya pembangunan maupun pelayanan masyarakat secara baik,” ujar Siti Mafrochatin Ni’mah di hadapan seluruh peserta rapat paripurna.
Hj. Ni’mah panggilan akrab Wakil Ketua DPRD itu menambahkan, ada beberapa catatan penting mengiringi kesepakatan terhadap perubahan KUA-PPAS APBD tahun 2025 di antaranya strategi meminimkan target pendapatan daerah pada pos pendapatan asli daerah di momentum perubahan KUA-PPAS tahun 2025 sebagai upaya mendapatkan reward pemerintah pusat.
“Tidak harus menafikkan optimisme membangun inovasi dan kreativitas dalam menggali potensi pendapatan asli daerah khususnya pada sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah, optimisme target kemandirian fiskal kita setidaknya ada pada capaian 30 persen pada tahun mendatang,” tegasnya.
Oleh sebab itu, sambung Hj Ni’mah, DPRD mendorong dan mendukung terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) aneka usaha tidak hanya sebagai bagian upaya pemenuhan layanan masyarakat namun juga yang berorientasi profit.
Melakukan kajian ulang sekaligus melakukan langkah langkah progresif terhadap eksisting saham kita di PT BSO tbk selanjutnya pada saat yang tepat untuk dialihkan sebagai dana abadi yang benar benar bermanfaat bagi masyarakat banyuwangi secara luas.
“Kita memiliki potensi usaha kelautan yang prosfektif sebagai sumber pendapatan, agar tidak menjadi tamu di rumah sendiri, DPRD mendorong adanya keberanian kita untuk melakukan berbagai usaha di bidang kelautan,” imbuhnya.
Terhadap gagalnya PT PBS dalam pengelolaan 2 kapal LCT aset daerah, agar menjadi pembelajaran dan evaluasi untuk bangkit, melakukan kajian dan analisis secara cermat dan berhati hati untuk perbaikan di masa mendatang
Percepatan pencapaian target pada sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah melalui berbagai strategi. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk menjamin kemudahan layanan dan menurunkan risiko lose pajak, retribusi daerah dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomi, maupun upaya ekstensifikasi potensi lainnya.
Selain itu, Hj. Ni’mah juga menjelaskan rancangan keuangan daerah dalam Perubahan KUA-PPAS APBD 2025. Pendapatan daerah yang semula di APBD induk sebesar Rp3,473 triliun berkurang sebesar Rp32,742 miliar sehingga menjadi Rp3,440 triliun atau ada penurunan sebesar 0,94 persen.
“Pendapatan daerah tersebut di antaranya berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer alias dana perimbangan. Target pendapatan asli daerah (PAD) yang semula sebesar Rp702,3 miliar, 306 juta bertambah sebesar Rp38 miliar atau sebesar 5,41 persen sehingga menjadi Rp740,3 miliar,” jelasnya.
Target pendapatan transfer yang semula Rp2,719 triliun, berkurang sebesar Rp70,7 miliar atau berkurang sebesar 2,60 persen sehingga menjadi Rp2,648 triliun. Lain -lain pendapatan yang sah yang semula sebesar Rp51,248 miliar diproyeksikan tidak mengalami perubahan.
“Proyeksi belanja daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp3,406 triliun bertambah sebesar Rp492,9 miliar atau sebesar 14,47 persen sehingga menjadi Rp3,899 triliun,” urai Hj Ni’mah.
Selanjutnya pembiayaan neto pada perubahan KUA-PPAS APBD 2025 diproyeksikan sebesar Rp459,2 miliar dari yang semula minus Rp66,5 miliar atau ada penambahan sebesar 790, 0 persen yakni sebesar Rp525,7 miliar.
Di tempat yang sama, Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan, rancangan perubahan KUA dan PPAS Perubahan APBD tahun 2025 dilaksanakan sebagai upaya antisipasi terhadap tantangan eksternal dan internal yang semakin berat.
Risiko perekonomian global yang meningkat akibat adanya normalisasi kebijakan moneter, ketegangan geopolitik dan perubahan kebijakan perdagangan amerika serikat (AS) yang berpotensi mengganggu perdagangan, hingga belakangan ini konflik di timur tengah serta arah dan strategi kebijakan yang ditempuh pemerintah melalui efisiensi namun tetap berfokus pada transformasi ekonomi, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal Banyuwangi.
“Menjadi komitmen bersama, bahwa APBD tahun 2025 tetap berfungsi sebagai instrumen stimulasi untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat banyuwangi, serta antisipasi terhadap ketidakpastian dan problem yang dimungkinkan masih akan terjadi hingga akhir 2025,” tandas Bupati Ipuk. (kur/lio)




