Banyuwangi, blok-a.com – Komisi I DPRD Banyuwangi meminta Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk merevisi Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Revisi diperlukan agar dokumen perencanaan tersebut sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.
Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, menyampaikan permintaan tersebut usai dua hari berturut-turut menggelar rapat kerja bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyuwangi.
“Seluruh dokumen Ranwal RPJMD Banyuwangi Tahun 2025-2029 harus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Ranwal RPJMD yang kita bahas ini disusun sebelum terbitnya Inpres tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025,” ujar Rifa, sapaan akrab Marifatul Kamila, Selasa (8/4/2025).
Rifa menilai banyak program dan target indikator kinerja dalam Ranwal RPJMD tersebut tidak sepadan dengan potensi dan ketersediaan anggaran. Kondisi ini, menurutnya, dapat menimbulkan ketidaksesuaian pelaksanaan program di lapangan.
“Masih banyak program tidak sepadan dengan ketersediaan anggaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Sehingga secara keseluruhan perlu direvisi,” ungkap politisi Partai Golkar itu.
Selain disesuaikan dengan Inpres, Rifa juga menekankan pentingnya agar Ranwal RPJMD selaras dengan dokumen perencanaan lain, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Kita sudah punya RPJPD untuk 20 tahun ke depan, maka RPJMD juga harus selaras dengan RPJPD yang telah terbagi per lima tahunan itu,” tegasnya.
Dalam pembahasan dokumen tersebut, Komisi I juga mencermati secara khusus visi dan misi Bupati Ipuk Fiestiandani dan Wakil Bupati Mujiono yang tercantum dalam Ranwal RPJMD.
Fokus perhatian diberikan pada program peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diyakini berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan pengurangan pengangguran terbuka di Banyuwangi.(kur/lio)