Sidoarjo, Blok-a.com,– Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Sidoarjo. Monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus diperketat. Tujuannya agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera diidentifikasi, dikoordinasikan, dan dicarikan solusi secara bersama-sama.
Pesan tersebut dikatakan Bupati Sidoarjo, Subandi dalam rapat koordinasi dengan Forkopimda Sidoarjo, Forkopimka, Koordinator Wilayah (Korwil) KPPG Surabaya serta seluruh Korwil SPPG Kabupaten Sidoarjo, di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (8/9/2026).
Diharapkan seluruh unsur yang terlibat mampu memberikan dukungan dan pendampingan secara maksimal. Keberhasilan program strategis MBG membutuhkan tanggung jawab bersama, khususnya para pengelola SPPG. Karena mereka menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang diterima masyarakat aman dan berkualitas.
“Program Pak Presiden ini harus sukses di Sidoarjo. Kita harus bersama-sama mendampingi dan memastikan program ini berjalan dengan baik,” tegasnya.
Pelaksanaan program MBG tidak sekadar penyediaan makanan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya. Yakni kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga penguatan pendampingan dan pembekalan terhadap pengelola SPPG penting dilakukan. Mereka harus memahami tugas dan tanggung jawabnya. Terutama dalam menjaga kualitas serta keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
“Saya mengingatkan para pengelola SPPG agar tidak menggunakan bahan makanan yang sudah tidak layak. Kalau bahannya tidak bagus, jangan digunakan. Jangan sampai bahan yang tidak bagus tetap diolah, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat dan pemerintah,” pesannya.
Untuk memperkuat pengawasan, Bupati Subandi akan membentuk satuan tugas (satgas) tingkat Kabupaten Sidoarjo. Nantinya diharapkan Satgas dapat melakukan pengawasan secara lebih terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait hingga ketingkat kecamatan dan desa.
“Satgas Kabupaten Sidoarjo akan kita bentuk. Kita harus tahu proses MBG. Mulai bahan datang, pengolahan, penyelesaian masakan, pengemasan, sampai pengiriman,” tandasnya.
Selain pengawasan terhadap bahan makanan dan proses pengolahan, Subandi meminta pengecekan terhadap kondisi sanitasi seluruh SPPG. Bahkan, SPPG yang telah menyelesaikan proses perizinannya tetap perlu diperiksa ulang. Hal tersebut untuk memastikan sanitasi dan lingkungan pengolahan makanan memenuhi kelayakan.
“Yang izinnya sudah selesai juga dicek kembali, apakah sanitasinya layak atau tidak. Ini penting untuk menjaga kesehatan,” katanya. (Fah)