Pasuruan, blok-a.com – Bupati Pasuruan Rusdi Sutedjo menyampaikan tanggapan resmi atas pandangan umum enam fraksi di DPRD Kabupaten Pasuruan terkait Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Senin (21/7/2025).
Dalam rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Pasuruan, Bupati yang akrab disapa Mas Rusdi, menjawab berbagai kritik, saran, dan harapan yang sebelumnya disampaikan oleh masing-masing fraksi.
Ia menegaskan bahwa masukan dari legislatif akan menjadi pertimbangan penting dalam menyusun kebijakan daerah yang lebih responsif dan berpihak pada masyarakat.
“Masukan dari fraksi-fraksi menjadi penguat semangat kami untuk terus melakukan perbaikan, khususnya dalam menghadapi dinamika pembangunan dan kebutuhan daerah yang terus berkembang,” ujarnya.
Berikut beberapa poin penting dari tanggapan Bupati Pasuruan:
1. Peningkatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar
Pemerintah daerah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur secara merata. Fokus utama meliputi peningkatan layanan air bersih, perbaikan jalan, serta penguatan fasilitas pendidikan dan kesehatan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran
Berbagai program strategis akan terus diperkuat untuk mengurangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat. Pemerintah juga akan meningkatkan peluang kerja serta memberikan pelatihan keterampilan, khususnya bagi generasi muda.
3. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
Pemkab Pasuruan akan terus mengupayakan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan memaksimalkan sistem perencanaan berbasis kinerja.
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Terkait PAD, bupati menekankan pentingnya inovasi dan penguatan sektor-sektor potensial, seperti pariwisata, industri, dan jasa, guna menopang pembiayaan pembangunan daerah secara mandiri.
5. Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
Bupati juga menegaskan bahwa setiap program daerah akan tetap diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam pengentasan stunting, pendidikan inklusif, serta transformasi digital dalam pelayanan publik.
Mas Rusdi berharap, proses pembahasan Rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2025 dapat terus berjalan dalam semangat kolaboratif antara legislatif dan eksekutif. Ia menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor agar program-program pembangunan yang dirumuskan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami terbuka untuk terus menerima saran konstruktif dari legislatif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” tutupnya.
Rapat Paripurna tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan anggaran perubahan tahun 2025. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan ke tahap pembahasan rinci oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (rah/lio)