Mojokerto, blok-a.com – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (17/3/2025) pagi.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri.
Acara yang dipimpin Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, ini turut dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur, jajaran Bank Indonesia (BI) Jawa Timur, serta instansi terkait lainnya.
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki peran strategis dalam ketahanan pangan nasional. Sebagai Lumbung Pangan Nusantara, inflasi di Jawa Timur menjadi barometer pengendalian inflasi nasional.
Pemerintah daerah pun berkomitmen menjaga stabilitas harga melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K:
1. Ketersediaan Pasokan: Memastikan produksi dan cadangan pangan mencukupi.
2. Keterjangkauan Harga: Melalui intervensi pasar dan subsidi yang tepat sasaran.
3. Kelancaran Distribusi: Memperkuat konektivitas dan efisiensi rantai pasok.
4. Komunikasi Efektif: Agar masyarakat mendapat informasi harga dan stok secara transparan.
“Dengan target inflasi 2,5±1%, kami terus mengantisipasi tekanan inflasi menjelang HBKN serta bersinergi dalam menanggulangi tantangan struktural demi stabilitas ekonomi yang lebih kuat,” ujar Khofifah.
Deputi Kepala BI Jawa Timur, Muhammad Noor Nugroho, mengungkapkan bahwa TPID Jawa Timur telah berhasil mengendalikan inflasi sesuai sasaran nasional.
Pada Januari-Februari 2025, Jawa Timur mencatat deflasi kumulatif -1,13% year-to-date (ytd), yang dipengaruhi kebijakan diskon tarif listrik selama dua bulan terakhir dengan andil deflasi -1,88% ytd.
Namun, Noor mengingatkan bahwa meskipun diskon tarif listrik bersifat sementara, perlu ada langkah antisipatif untuk memastikan inflasi tetap terkendali setelah kebijakan tersebut berakhir.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Jawa Timur, Erwin Gunawan Hutapea, menambahkan bahwa harga komoditas pangan di Jawa Timur relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
Hal ini berpotensi mendorong produsen menjual pasokan ke daerah lain dengan harga lebih tinggi.
Oleh karena itu, kebijakan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antar provinsi harus tetap memperhatikan keseimbangan pasokan dalam daerah.
“Sinergi dan inovasi TPID perlu terus didorong agar inflasi Jawa Timur tetap dalam rentang sasaran nasional. Stabilitas harga di tingkat konsumen dan produsen menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, daya beli masyarakat, dan kesejahteraan bersama,” jelas Erwin.
Menjelang Idulfitri, TPID Jawa Timur akan meningkatkan koordinasi dan pemantauan harga bahan pokok secara intensif.
Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci utama dalam menghadapi potensi lonjakan harga akibat faktor musiman.
Beberapa langkah preventif yang akan diperkuat meliputi operasi pasar murah untuk menekan lonjakan harga, optimalisasi cadangan pangan guna menjaga ketersediaan stok, efisiensi jalur distribusi agar pasokan tetap lancar.
Melalui High Level Meeting TPID ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan berkomitmen memperkuat kebijakan berbasis data guna menjaga keseimbangan ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.(sya/lio)