Blitar, Blok-a.com – Kedatangan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, mendapat respons positif dari pemerintah daerah. Bupati Blitar, Rijanto, menegaskan komitmen penuh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel usai menggelar pertemuan intensif terkait pendampingan di bidang pencegahan korupsi.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Rijanto memaparkan bahwa fokus utama dari kedatangan KPK kali ini adalah upaya pembenahan sistem di berbagai sektor vital yang dianggap krusial. Ada tiga area utama yang menjadi sorotan serius dalam pendampingan tersebut.
“Bagaimana kita membangun pemerintahan menjadi baik melalui tata kelola yang benar. Mulai dari pengadaan barang dan jasa, tata hibah, hingga Pokir, semua harus berjalan sesuai aturan yang berlaku dan harus kita taati,” kata Rijanto, Selasa (5/5/2026).
Menurut Bupati Rijanto, pertemuan yang berlangsung cukup lama tersebut, berjalan sangat komprehensif dan memberikan banyak masukan berharga. Ia mengaku puas karena arah yang diberikan menjadi panduan jelas bagi seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemkab Blitar.
“Pertemuan ini berlangsung cukup lama namun sangat komprehensif. Saya merasa puas karena hasil koordinasi ini memberikan arah yang lebih jelas bagi kita semua,” ujarnya.
KPK Gelar Pertemuan Tertutup di Kantor Bupati Blitar, Semua Peserta Dilarang Bawa Ponsel
Lebih lanjut, Rijanto menekankan, bahwa kedisiplinan dan kehati-hatian bukan hanya tugas pihak eksekutif semata, melainkan juga menjadi kewajiban bagi pihak legislatif. Sinergi yang kuat antar lembaga dinilai mutlak diperlukan.
“Kita semua harus semakin baik dan semakin hati-hati. Tidak hanya eksekutif, tapi juga legislatif,” tambahnya.
Menanggapi sejumlah pertanyaan yang menyoroti adanya anggapan pertemuan ini sebagai bentuk ‘peringatan’ keras dari lembaga antirasuah, Rijanto memberikan klarifikasi tegas. Ia menolak anggapan tersebut dan menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari tugas negara.
“Bukan peringatan, tapi ini tugas negara untuk memastikan pengelolaan anggaran yang baik,” tandasnya.
Bupati Rijanto kembali menegaskan, bahwa tujuan utama kedatangan KPK adalah untuk melakukan edukasi dan pendampingan. Agar setiap rupiah anggaran daerah dikelola sesuai koridor yang benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Fokusnya tetap pada bagaimana kita menjalankan pemerintahan sesuai aturan. Mulai dari pengadaan barang dan jasa, pengelolaan hibah, hingga realisasi Pokok Pikiran DPRD, semuanya harus taat aturan,” pungkasnya.
Dengan adanya pendampingan ini, Rijanto berharap seluruh elemen pemerintahan dapat bekerja lebih optimal, menghindari potensi penyimpangan, dan melayani masyarakat dengan prinsip good governance. (jar/ova)