Bojonegoro, blok-a.com – Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto secara simbolis menyerahkan 760.071 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Pajak 2025 kepada para camat se-Kabupaten Bojonegoro. Acara ini berlangsung di Gedung Pemkab Bojonegoro, Senin pagi (10/2/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Adriyanto juga meresmikan mobil pelayanan Samsat keliling Pemkab Bojonegoro yang bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur untuk mendukung kemudahan layanan pembayaran pajak bagi masyarakat.
Pada tahun 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro ditargetkan mencapai Rp 1,04 triliun, yang mencakup sekitar 18 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sementara target dari sektor PBB-P2 serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditetapkan sebesar Rp 134,95 miliar.
Rinciannya, target PBB-P2 sebesar Rp 47,22 miliar dan target Opsen PKB dan BBNKB mencapai Rp 87,73 miliar.
Plt Kepala Bapenda Kabupaten Bojonegoro Achmad Gunawan menjelaskan, sinergi dengan Pemprov Jawa Timur dalam pemungutan pajak telah mencakup pembiayaan bersama sebesar 1 persen dari potensi target Opsen PKB dan BBNKB, termasuk penyediaan mobil pelayanan Samsat keliling beserta perangkat pendukung lainnya.
“Hingga 6 Februari 2025, realisasi capaian Opsen PKB dan BBNKB sudah mencapai Rp 7,4 miliar atau 8 persen dari target tahun ini,” ungkap Achmad Gunawan.
Dengan peluncuran mobil baru tersebut, kini terdapat empat mobil pelayanan Samsat di Kabupaten Bojonegoro.
Mobil yang baru diresmikan ini akan beroperasi di Jl. P. Mas Tumapel setiap Senin hingga Jumat pukul 16.00-19.00 WIB untuk mendukung tiga mobil yang sudah ada sebelumnya.
“Kami juga berencana memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang taat membayar pajak di akhir tahun nanti,” tambahnya.
Adriyanto berharap keberadaan mobil pelayanan Samsat keliling dapat mempermudah masyarakat dalam membayar pajak dan mempercepat pengumpulan pajak daerah.
“Kita berharap langkah ini memudahkan upaya pengumpulan pajak daerah yang nantinya dapat kembali disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan,” ujar Adriyanto.
Ia juga menekankan pentingnya menggali potensi objek pajak dari berbagai sektor untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
“Semoga dengan meningkatnya target pajak, pelayanan kepada masyarakat juga semakin meningkat,” tutup Adriyanto.(sil/lio/adv)