Sidoarjo, Blok-a.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan mengoptimalkan pemanfaatan sistem dashboard digital dalam mengatasi persoalan sampah di Sidoarjo. Sistem tersebut bakal difungsikan untuk memantau kondisi Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), pelayanan pengangkutan sampah hingga pendapatan retribusinya.
“Semua harus menggunakan dashboard. Nanti akan terlihat TPS3R yang sudah berjalan baik, yang masih perlu pembenahan, termasuk wilayah dengan retribusi yang masih rendah. Saya juga minta tolong Kominfo untuk membantu dari sisi teknologi informasinya,” kata Bupati Sidoarjo,Subandi saat audiensi bersama tim DLHK terkait TPS3R, di Opsroom Pemkab Sidoarjo,Senin (8/5/2026).
Selain penguatan sistem digital, Pemkab Sidoarjo juga akan melakukan pemetaan terhadap seluruh TPS3R yang ada di desa. Dari hasil pemetaan tersebut akan dijadikan sebagai dasar penganggaran guna meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di tingkat desa.
“Kita berusaha memetakan semua persoalan TPS3R yang ada di Sidoarjo. Tugas penanganan sampah ini bukan hanya DLHK, tetapi menjadi tugas kita bersama. Mulai pemerintah daerah, camat, desa, RT hingga masyarakat,” pesannya.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, timbunan sampah di Kabupaten Sidoarjo saat ini mencapai 892,26 ton per hari. Sebanyak 534 ton atau sekitar 59 persen di antaranya masih dibuang langsung ke TPA setiap hari. Sedangkan volume sampah tercampur yang masuk ke TPA mencapai 77,24 persen.
Sementara itu, persoalan lain yang masih menjadi perhatian adalah praktik pembuangan sampah liar. Tercatat sekitar 86,58 ton atau 9,70 persen sampah harian warga masih belum terkelola dengan baik dan dibuang di lokasi yang tidak semestinya.
“Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan program peningkatan fasilitas TPS 3R. Sebanyak Rp4,02 miliar disiapkan untuk mempertahankan kinerja 22 TPS3R yang telah berjalan baik. Selain itu, Rp14,12 miliar akan dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas 77 TPS3R berkinerja sedang melalui pengadaan mesin pemilah, conveyor, insinerator, hingga kendaraan operasional roda tiga,” jelas Subandi.
Ia merinci, hasil evaluasi DLHK, dari total 210 TPS 3R yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 86 TPS 3R masih berkinerja rendah dan 25 TPS 3R lainnya tidak aktif. Sedangkan TPS3R sendiri merupakan ujung tombak pengelolaan sampah rumah tangga yang saat ini melayani sekitar 34,87 persen dari total 311.688 kepala keluarga yang terlayani.
Dalam mendukung penegakan aturan, Subandi meminta pemerintah desa untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik pembuangan sampah sembarangan.
Salah satu langkah yang akan didorong ialah pemasangan kamera pengawas (CCTV) pada setiap titik-titik rawan pembuangan sampah liar serta penerapan sanksi bagi pelanggarnya.
“Kita harus memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Setiap desa perlu menyiapkan CCTV di lokasi-lokasi rawan dengan mekanisme penindakan yang akan kita siapkan,” ujarnya.
Melalui penguatan TPS3R, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan regulasi di tingkat desa, Pemkab Sidoarjo optimistis target mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan asri dapat tercapai. Hal tersebut untuk menghindarkan daerah dari ancaman krisis sampah di masa mendatang.
“Kita ingin mewujudkan Sidoarjo yang asri. Semua pihak harus terlibat karena persoalan sampah adalah tugas dan tanggung jawab bersama,” harapnya. (Fah)