Jombang, blok-a.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menetapkan belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2025 sebesar Rp 3,2 triliun. Angka ini naik 5,92 persen dibanding alokasi sebelumnya.
Kenaikan tersebut diarahkan untuk memperkuat program prioritas seperti pendidikan, koperasi desa, layanan dasar, dan pembangunan wilayah tertinggal.
Bupati Jombang, H. Warsubi, menegaskan bahwa setiap penambahan anggaran harus memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
“Setiap rupiah dari APBD adalah milik rakyat. Karena itu, harus kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan dan layanan nyata,” kata Warsubi seusai rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Raperda Perubahan APBD di DPRD Jombang, Rabu (2/7/2025).
Dari sisi pendapatan, Pemkab Jombang menargetkan Rp 2,9 triliun. Target ini turun tipis 0,62 persen akibat koreksi atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer pusat yang tidak sebesar proyeksi awal.
Untuk menutup defisit, Pemkab akan mengandalkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.
Meski begitu, Warsubi menekankan penggunaan Silpa harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
“Anggaran tidak boleh boros. Kita sudah tindak lanjuti Instruksi Presiden tentang efisiensi belanja dengan Instruksi Bupati. Semua program wajib efektif dan efisien,” ujarnya.
Salah satu program unggulan dalam perubahan APBD ini adalah Sekolah Rakyat, layanan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Negara wajib hadir di tengah keterbatasan rakyat. Anak-anak tak boleh kehilangan masa depan hanya karena kondisi ekonomi,” kata Warsubi.
Di sektor ekonomi, penguatan koperasi desa juga menjadi prioritas. Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan koperasi sebagai penggerak utama roda perekonomian desa.
“Kalau koperasi sehat, ekonomi desa akan hidup. Perputaran uang lancar, warga punya usaha, pendapatan keluarga naik,” ujar Warsubi.
Pemerintah juga membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi warga kurang mampu yang ingin memiliki rumah. Warsubi menilai, kebijakan ini bagian dari kewajiban negara untuk mempermudah akses rakyat terhadap hunian layak.
“Jangan sampai prosedur yang rumit justru menghambat rakyat membangun rumah,” ucapnya.
Perubahan APBD 2025 ini mengusung tema Hilirisasi Agrobisnis dengan tiga prioritas utama: peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik yang lebih baik, dan penguatan ekonomi lokal berkelanjutan.
Warsubi berharap seluruh program yang dirancang mampu menggerakkan ekonomi rakyat.
“Siklusnya jelas: ekonomi rakyat jalan, pajak naik, pembangunan bertambah. Semua kembali untuk rakyat. Itulah tujuan besar APBD kita,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan jajaran perangkat daerah untuk memastikan anggaran benar-benar menyentuh masyarakat. “Perubahan APBD ini jangan hanya selesai di laporan. Dampaknya harus dirasakan rakyat,” kata Warsubi.(sya/lio)