Zonasi Belum Tentu Merugikan Swasta, Komisi D Amithya Perlu Adanya Kajian Mendalam

Kota Malang, blok-A.com – Eksistensi sekolah swasta di Kota Malang, perlu dipertanyakan. Pasalnya, beredar kabar bahwa murid sekolah swasta di Kota Malang, mengalami penurunan yang disinyalir adanya sistem zonasi.

Salah satu data yang tim redaksi Blok-A.com temukan, ialah sekolah menengah pertama yang memiliki 35 murid saja. Apakah sistem zonasi sangat berdampak bagi sekolah swasta, ataukah ada faktor lainnya?

Fakta itu disampaikan Forum Komunikasi Madrasah dan Sekolah Swasta (FKMKS) Kota Malang saat dengar pendapat dengan pimpinan DPRD setempat pada Selasa, 15 Agustus 2022. Kesulitan siswa sekolah di Malang itu yakni di 30 Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 83 SMP swasta.

Mendengar hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita,SS mengutarakan gagasannya dalam menyikapi sistem zonasi, yang diduga menjadi faktor penurunan siswa-siswa swasta di Kota Malang.

“Tanggapan saya belum tentu itu merupakan dampak mutlak dari zonasi. Memang di tahun 2019 sistemnya diperbarui dari 80% menjadi 50% kuotanya. Kan fluktuatif, apalagi habis dari pandemi juga,” ujar Amithya pada Jum’at (19/08/2022).

Amithya berpendapat bahwa sekolah negeri bisa saja menjadi opsi masyarakat, karena relatif murah. Belum lagi pemulihan ekonomi atas pandemi yang kemarin baru usai.

“Untuk mindset orang tua sekarang, bisa saja berfikir menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri karena biaya yang cukup terjangkau. jadi pemulihan ekonominya belum stabil, anaknya disekolahkan di negeri,” imbuhnya.

Ia menjelaskan bahwa banyak sekali faktor yang mempengaruhi sekolah swasta itu, kekurangan siswa-siswinya. Bukan semata-mata hanya karena zonasi saja.

“Banyak faktor ya menurut saya, bisa karena mereka beasiswa, sekolah swasta yang kurang adanya sosialisasi, jadi tidak menarik perhatian orang tua murid, ataupun memang orang taunya yang pengen anaknya sekolah di negeri.

Dari tangkapan tim Blok-A.com, Ia berpikir bahwa pemerintah sudah mempertimbangkan atas sistem kerja zonasi. Butuh kajian lebih dalam lagi, untuk membuktikan bahwa zonasi menjadi penyebab utama penurunan siswa-siswi di sekolah swasta.

“Pemerintah pasti sudah berpikir matang untuk mengambil sistem zonasi. Jangan melihat zonasi itu merugikan, belum tentu. Itu untuk pemerataan pendidikan di Indonesia. Jadi perlu adanya kajian tiap ajaran baru,” tutupnya. (mg1/bob)

Exit mobile version