Kota Malang, blok-a.com – Wali Kota Malang bersama DPRD Kota Malang gelar rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Badan Anggaran Terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang TA 2022.
Dalam pembahasan kali ini Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan bahwa telah terjadi kesepakatan apa yang menjadi keinginan Kota Malang antara DPRD dan Wali Kota sebagai eksekutif.
“Tidak ada gap, jadi ada percepatan proses pembahasan karena sudah clear satu visi,” ucapnya.
Pihaknya juga menambahkan yang terpenting adalah bagaimana keduanya membangun satu visi dalam membangun kota Malang.
“Yang terpenting adalah satu visi membangun Kota Malang dengan ramah lingkungan, kota yang berkeperpihakan kepada masyarakat, kota yang transparan,” lanjut Sutiaji.
Sedangkan Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian DIana Kartika menyampaikan kekecewaannya terhadap turunnya PAD Kota Malang dari Rp 600 miliar menjadi Rp 566 miliar.
“Beberapa anggaran memang kami kecewa belum dipertengahan jalan PAD Kota Malang sudah di turunkan dari 600 ke 566, 40 miliar penurunannya,” ungkapnya.
Made juga mengatakan telah mengoreksi beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak perlu menurutnya, pihaknya juga menegaskan yang terpenting adalah kesejahteraan rakyat.
“Sehingga kamipun mengoreksi kegiatan kegiatan yang tidak perlu, jadi jangan sampai kegiatan justru untuk masyarakat yang di kurangi,” ujar Made.
Pihaknya juga mengatakan telah sepakat untuk menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak di pergunakan di BKAD sebesar Rp 83 Juta untuk OPD yang membutuhkan.
“Kami sepakat akan dibiayai dengan dana BTT yang tidak dipergunakan sebesar 83 Juta yang ada di BKAD itu kita geser semua. Sehingga jelas terlihat di BKAD ada pengurangan dana yang besar, itu dana BTT,” Ujarnya.
Pihaknya juga menyinggung mengenai penambahan anggaran untuk Dinas Pertahanan Pangan dan Pertania terkait program ketahanan pangan untuk masyarakat.
“Dispangtan genjot untuk menambah anggaran walaupun pihaknya tidak meminta tapi kita kasih dengan catatan membuat program program untuk masyarakat terkait dengan ketahanan pangan,” lanjutnya.
Dalam prinsipnya Made mengutamakan program yang langsung dirasakan masyarakat, pihaknya juga mengatakan akan mencoret kegiatan kegiatan yang tidak efesien menurutnya. Salah satu program yang tidak efesien adalah Sam Gepun Basa.
“Terkait dengan Sam Gepun Basa sudah kita coret semua, karna kita rasa tidak efesien, karna apa ? Di Dispenduk data ada, di Diskopindak data ada, di dinsos juga ada data itu terus buat apa?” heran Made.
Sehingga pihaknya telah mengalihkan dana tersebut ke Dinas Sosial untuk penanganan stunting.
“Meskipun tidak banyak hanya Rp 500 juta tapi itu akan kita geser untuk permasalahan stunting karna program itu langsung kena kepada masyarakat,” tutupnya.
(mg2)