Kota Malang, blok-a.com – Sejumlah warga Blimbing, Kota Malang mengeluhkan kenaikan desil kesejahteraan yang berdampak pada terhentinya bantuan pendidikan, termasuk Program Indonesia Pintar (PIP). Anggota DPRD Kota Malang Fraksi Gerindra, Danny Agung Prasetyo, berupaya membantu warga agar tetap mendapatkan akses bantuan tersebut.
Keluhan itu disampaikan warga dalam reses Danny yang digelar di Jalan Lahor, Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing pada Rabu (4/11/2026).
Danny mengatakan, sejumlah warga sebelumnya menerima bantuan pendidikan, tetapi pada tahun berikutnya bantuan terhenti setelah desil kesejahteraan mereka meningkat.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Danny menghadirkan perwakilan Dinas Sosial dan Lurah Blimbing, agar warga mendapat penjelasan mengenai kriteria serta mekanisme penetapan desil.
“Banyak masyarakat yang mengeluhkan masalah desil. Mereka mendapatkan bantuan untuk beasiswa sekolah, termasuk beasiswa mahasiswa. Begitu mendapatkan PIP, di tahun berikutnya karena desilnya naik, PIP-nya dihentikan,” ujar Danny.
Sejauh ini, Danny mengaku masih mempertanyakan parameter yang digunakan dalam penetapan desil. Ia menilai terdapat kondisi warga yang dinilai tidak sejalan dengan tingkat kesejahteraan mereka sehari-hari.
Danny mencontohkan dirinya yang tercatat dalam desil 5, sementara seorang warga yang bekerja sebagai penjual sayur dan masih bergantung pada rumah orang tuanya justru tercatat dalam desil 7.
“Ada konstituen saya yang hanya penjual sayur. Rumahnya di perumahan, tetapi cuma ikut orang tua. Untuk ekonomi sehari-hari masih kurang mampu dan mendapatkan penghasilan dari penjualan sayur, tetapi dia desil 7. Nah, ini kita masih bingung. Parameternya dari mana?,” tambahnya.
Ia melanjutkan, ketidakakuratan data desil dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap validitas data kesejahteraan.
“Dampaknya kalau tidak akurat akan amburadul. Sudah tidak ada kepercayaan ke depan. Validitas datanya, mana yang desil 5 ke bawah dan mana yang desil 5 ke atas,” tegasnya.
Danny menerangkan, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Sosial dan kelurahan untuk membantu warga yang mengalami kendala akibat perubahan desil. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi penerbitan surat keterangan tidak mampu (SKTM).
Surat tersebut kemudian diajukan kepada Dinas Sosial sebagai dokumen pendukung, terutama bagi warga yang membutuhkan bantuan pendidikan atau pembayaran uang kuliah tunggal (UKT).
“Kalau masalah desil, saya membantu warga yang mendapatkan PIP dan beasiswa karena itu program pemerintah. Banyak putra-putri konstituen saya yang mendapatkan program tersebut, tetapi ketika pindah tahun mereka kesulitan karena desilnya naik,” jelasnya.
Danny menyebut Dinas Sosial telah membantu proses pengajuan, meski keputusan perubahan desil berada di pemerintah pusat.
“Dinsos ini juga bisa membantu, cuma pucuknya dari pusat yang bisa menurunkan desil. Tapi dari Kota Malang sudah maksimal untuk masalah itu,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, verifikasi terhadap sejumlah konstituennya telah berjalan. Beberapa warga yang membutuhkan bantuan pembayaran UKT juga difasilitasi melalui kelurahan sambil menunggu perubahan data desil dari pemerintah pusat.
“Saya berharap penjelasan mengenai kriteria desil dapat dipahami masyarakat dan penetapan data kesejahteraan semakin akurat, sehingga warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap bantuan pendidikan,” pungkasnya. (yog)