Kota Malang, blok-a.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kemenkumham terkait pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di 57 kelurahan se-Kota Malang. Penyerahan dilakukan langsung oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, pada Senin (30/6/2025), menandai babak baru pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas di tingkat kelurahan.
“Hari ini penyerahan SK dari Kemenkum terkait dengan pembentukan KMP di 57 kelurahan se-Kota Malang. Sekaligus kami mengapresiasi notaris karena sudah mendampingi tiap kelurahan mulai dari muskelsus sampai dengan SK-nya keluar. Satu kelurahan satu notaris,” ujar Wahyu.
Ia menambahkan, kehadiran notaris dalam setiap musyawarah khusus kelurahan menjadi hal penting dalam memastikan proses berjalan sesuai aturan. Hal tersebut untuk bisa mengarahkan beberapa hal terkait pembentukan KMP ini.
“Biasanya kalau kita butuh notaris maka harus datang ke kantor, tapi ini notaris yang ikut datang ke muskelsus. Alhamdulillah lancar,” ucapnya.
Meski SK telah turun beberapa waktu lalu, lanjut Wahyu, penyerahan secara resmi baru bisa dilakukan hari ini. Setelah penyerahan, tahapan selanjutnya adalah pelatihan dan pembekalan untuk para pengurus dan pengawas koperasi.
“Setelah ditetapkan ini, nanti akan ada petunjuk lebih lanjut dari pusat. Kami juga akan melakukan bimtek. Selain kami, ada anggaran hibah dari Diskopindag. Tadi dari OJK dan BI pun siap melaksanakan bimtek, agar pengurus KMP bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan harapan bersama,” jelasnya.
Sementara, Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan bahwa bimtek bagi pengurus dan pengawas KMP akan mulai digelar pada pertengahan Juli 2025. Nantinya, bimtek akan diberikan kepada para pengurus dan pengawas.
“Setelah ini diberikan, nanti melakukan bimtek bagi pengurus dan pengawas. Nanti akan diselenggarakan oleh Diskopindag, dan juga nanti ada pihak perbankan untuk literasi keuangannya, dengan OJK,” katanya.
Ia menekankan bahwa pelatihan ini penting untuk memastikan koperasi dapat berjalan secara sehat dan profesional. Ia memastikan pendampingan akan terus dilakukan oleh Diskopindag Kota Malang.
“Materi yang perlu dipahami banyak sekali. Literasi keuangan, pembukuan, laporan keuangan, terus semuanya, usahanya,” tambahnya.
Terkait pendanaan, Eko menyebut pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pusat, termasuk skema pengajuan platform pinjaman yang akan digunakan oleh koperasi.
“Anggaran dari pusat kalau itu. Ini kita pelatihan dulu. Juknisnya kita nunggu dari pusat. Kalau juknis dan mekanismenya sudah ada, nanti baru kita implementasikan di lapangan,” pungkasnya. (yog)