KOTA MALANG – Pembangunan sebuah ritel modern di Kelurahan Cemorokandang mendapat protes keras dari pelaku usaha toko tradisional di sekitarnya.
Pasalnya, pembangunan ritel modern tersebut bakal mengurangi rejeki sekitar 50 pengusaha toko kelontong di sekitarnya.
Alhasil pemilik toko kelontong di sekitar toko ritel modern itu pun melakukan protes terhadap pembangunan tersebut.
Melalui Sekretaris Forum Komunikasi Pedagang dan UMKM (FKPU) Cemorokandang, Umar Khadafi, para pelaku usaha toko kelontong tersebut protes karena pembangunan ritel modern itu juga melanggar Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010.
“Di pasal tersebut pendirian toko modern waralaba nasional harus berjarak 500 meter dari toko tradisional ataupun pasar rakyat atau usaha perdagangan mikro. Tapi toko ritel ini hanya berjarak 150 meter dari toko tradisional ini yang kami protes,” tutur Umar.
Protes tersebut pun akhirnya ditanggapi dengan dilakukannya mediasi oleh pihak kelurahan Cemorokandang.
Hasil dari mediasi tersebut adalah pihak pengembang atau pembangun usaha ritel modern tersebut harus menghentikan pembangunan.
“Karena sudah melanggar jelas pembangunannya. Dan pengembang harus menaati hasil mediasi ini,” papar Umar.
Terpisah, Lurah Cemorokandang, Ahmad Ridwan akan memastikan bahwa kasus ini akan dikawalnya. Ia memastikan bangunan yang sudah dibangun satu bulan lalu itu tidak akan berujung dengan hadirnya toko ritel modern di Cemorokandang.
“Jadi tidak jadi dibangun. Kami hentikan. Kami juga peduli dengan masyarakat, UMKM dan semua pelaku usaha mikro di sini,” papar dia.
Ahmad pun mengaku kecolongan atas dibangunnya toko ritel modern itu.
Pasalnya, Ahmad hanya mengetahui izin mendirikan bangunan itu hanya untuk usaha.
“Ya kami layani jangan sampai tidak dilayani masyarakat. Tapi tidak tahu, waktu itu bangun aja kan. Untuk ijin itu ya saya ijin kan saja. Kalau detail ijinnya apa itu bukan di kelurahan,” tutup ia.