Kata Malang, blok-a.com – DPRD Kota Malang buka suara terkait problematika pembangunan Pasar Besar.
Rencana pembangunan pasar besar menimbulkan polemik baru di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang (Hippama).
Pasalnya, hingga saat ini Hippama merasa tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan maupun pengambilan kebijakan yang akan ditetapkan.
Ketua Hippama, Hatta Ismail meminta agar disetiap keputusan yang diambil oleh Pemkot bisa melibatkan pedagang pasar melalalui Hippama.
“Pedagang tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Terutama terkait dengan kebijakan revitalisasi pasar besar malang. Karena banyak dari pedagang awam, memaknai revitalisasi sebagai istilah pembongkaran,” terang Ismail dalam Konferensi Pers, Minggu (12/02/2023).
Lebih lanjut, menurutnya pembangunan yang menganggarkan dana mencapai Rp 300 miliar hingga Rp 350 miliar itu tidak seharusnya dilakukan pembongkaran. Pihaknya juga meminta untuk Pemkot lebih tegas dalam mempertimbangkan pembangunan tersebut dengan memikirkan nasib pedagang.
Sebab, dikatakan Ismail, jika pembongkaran tetap dilakukan, maka akan menimbulkan polemik baru di kalangan pedagang.
“Mestinya pak Wali memikirkan keadaan rakyatnya lah. Kalau dibongkar malah menyusahkan pengusaha pertokoannya. Disamping sebagai masyarakat pedagang, juga ditekan pajak itu terbentur. Mestinya Pemkot memikirkan hal yang begitu. Tapi saya rasa kalau ada anggaran besar, bukan dibongkar tapi diperbaiki,” kata Ismail.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Lookh Mahfudz mengatakan kedepannya perwakilan legislatif akan menekan Pemkot untuk melibatkan Hippama sebagai perwakilan pedagang pasar dalam pengambilan keputusan.
Sehingga, diharapkan komunikasi antar keduanya bisa tetap terjalin untuk kebaikan pembangunan Pasar Besar itu sendiri.
“Saya perwakilan dari Anggota Komisi B menyarankan untuk Pemkot agar ada agenda untuk pemaparan maksud dan tujuan, khususnya dengan para pedagang. Pemaparan itu juga bisa dipaparkan di depan anggota DPRD Malang,”
Sehingga dari adanya komunikasi yang terjalin, Mahfudz berharap ada proses keterlibatan antar keduanya dalam kebaikan pembangunan Pasar Besar Kota Malang.
“Jika komumikasi terjalin, ada keluhan, aspirasi dan saran untuk perbaikan Pasar Besar Kota Malang. Sehingga dengan demikian ada proses keterlibatkan,” tutupnya.
(ptu/bob)