KABUPATEN MALANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang tidak terima atas diputuskannya mantan kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang dr Abdurrahman bebas murni atas dugaan kasus korupsi dana kapitasi Puskesmas tahun anggaran 2015-2017.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Edi Handojo mengatakan, ketidakterimaan itu dilakukan dengan cara mengajukan kasasi.
Edi masih yakin bahwa tuntutannya untuk menghukum Abdurrahman selama 10 tahun kurungan penjara itu dicederai oleh keputusan hakim Pengadilan Tinggi Surabaya (PTS).
“Hakim sudah melampaui kewenangannya untuk memutuskan kemarin. Kami percaya korupsi,” kata ia ke Blok-A.
Melampaui kewenangan yang dimaksud Edi adalah hakim merasa wajar jika ada penyusutan tujuh persen dari dana kapitasi Puskesmas.
“Jadi yang dijadikan pertimbangan oleh hakim itu SK Bupati Malang nomor 188 tentang pemanfaatan dana kapitasi sebesar 70 persen. Nah dari data yang berhasil kami dapat, pemanfaatan yang dimanfaatkan hanya 63 persen. Dan penyusutan 7 persen itu dianggap wajar. Inilah yang akan kami ajukan di peradilan kasasi,” kata Edi.
Edi juga menjelaskan, permohonan kasasi sudah dikirim satu minggu yang lalu.
“Dan kami masih menunggu jadwalnya kapan dimulai sidang kasasi itu,” tutupnya.
Sebagai informasi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang sebelumnya menetapkan Abdurrahman sebagai tersangka dugaan korupsi dana kapitasi Puskemas, Senin (13/1/2020).
Abdurrahman adalah mantan Kepala Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Terakhir, ia menjabat sebagai Direktur RSUD Kanjuruhan, Kepanjen.
Selain Abdurrahman, Kepala Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Yohan Charles L juga berperan dalam kasus ini.
Kedua tersangka terbukti memotong dana kapitasi sebesar 7 persen setiap bulan. Praktik itu dilakukan medio tahun 2015 sampai 2017.
Besaran nilai dana kapitasi yang dipangkas totalnya sekitar Rp 8,5 miliar.
Kedua tersangka membagi peran dalam kasus ini. Abdurrahman adalah otak utama yang memberikan komando. Ia memerintahkan Yohan Charles untuk memuluskan rencana korupsi.
Pada 12 Agustus 2020, Abdurrahman sempat dituntut hukuman 10 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
Pasalnya, Abdurrahman sempat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana kapitasi 39 puskesmas sepanjang 2015-2017.