Kota Malang, blok-a.com – Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Kota Malang menyebut langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam menanggapi kasus dugaan penahanan ijazah merupakan Gimik atau trik untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Sekjen SPBI Kota Malang, Fatkhul Khoir saat ditemui di sela-sela aksi peringatan Hari Buruh di halaman gedung DPRD Kota Malang, Rabu (1/5/2025).
Fatkhul menyebut harusnya fungsi dan tugas pemerintah adalah mencegah terjadinya kasus ini yang dinilai merugikan pekerja. Ia menegaskan sudah seharusnya pemerintah melindungi hak-hak pekerja.
“Ini kan langkah gimik saja, langkah reaksional saja. Ketika orang mulai rame, kemudian mereka seolah-olah melindungi,” kata Fatkhul.
Ia juga menyoroti terkait tentang langkah pemerintah yang membuka posko pengaduan terkait kasus dugaan penahanan ijazah ini.
“Kenapa baru sekarang mereka membentuk posko pengaduan. Terus apa fungsi pengawas? Apa fungsi dinas tenaga kerja?. Itu kan harusnya menjadi kewenangan” tegasnya.
Ia mempertanyakan kinerja dari pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Malang yang dinilai lalai dalam fungsi pengawasan.
“Sebenarnya ini kenapa terjadi? Padahal sudah ada sejak tahun 2016. Itu melanggar kan? Kenapa tidak ditegakkan? Kenapa dia menindak ketika kasus rame-rame?,” tanyanya.
Fatkhul menjelaskan, kasus seperti ini tidak akan terjadi jika pemerintah bekerja sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Yakni mengawasi dan mengevaluasi kinerja perusahaan yang diduga melakukan praktik penahanan ijazah terhadap pekerja.
“Seharusnya yang dia lakukan adalah sekurang-kurangnya mengkoordinasikan dengan pengawas dan mengevaluasi,” bebernya.
“Karena salah satu fungsi pengawas itu kan ada program pengawasan. Ini kan sebenarnya tidak jalan, fungsi dan sistem kita tidak jalan gitu loh. Kalau jalan tidak mungkin terjadi,” tutupnya. (yog/bob)