Kota Malang, blok-a.com-Pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang terletak di Jalan Basuki Rahmat atau daerah Kayutangan di Kota Malang, terpasang sebuah spanduk yang didominasi oleh warna hitam Selasa (28/3/2023) Pagi.
Isi dari spanduk tersebut adalah ajakan untuk melakukan golput pada tahun 2024, yang dianggap sebagai pilihan yang realistis.
Spanduk tersebut memuat tulisan “2024 Golput Pilihan Realistis Atas Matinya Keadilan di +62,” yang dapat dilihat oleh blok a.com pada hari Minggu (26/3/2023).
Sebuah spanduk yang mengancam akan melakukan Golput atau tidak memberikan hak suara pada tahun politik 2024 muncul setelah seorang hakim menjatuhkan vonis terhadap tersangka Tragedi Kanjuruhan.
Hal ini menyebabkan sebagian besar warga di Kota Malang mempertanyakan keterkaitan spanduk tersebut dengan hasil sidang tersebut.
Aziz, seorang warga Malang, berpendapat bahwa spanduk yang mengajak untuk melakukan Golput pada tahun 2024 mungkin hanya merupakan respons dari warga Kota Malang atas putusan sidang Tragedi Kanjuruhan yang baru saja selesai di PN Surabaya.
“Beberapa orang mungkin akan memilih untuk tidak memilih pada Pemilu tahun tersebut setelah melihat perkembangan kasus tersebut,” kata Aziz Senin (28/3/2023) Malam.
Terlebih lagi, dia menambahkan bahwa kemarin telah terdapat kabar bahwa semua tersangka dalam kasus tersebut sudah divonis dan ada beberapa yang bebas.
Aziz, sebagai warga Kota Malang, tidak menganggap tidak ada masalah atas spanduk yang mengajak untuk melakukan golput tersebut.
Dia berpendapat bahwa spanduk tersebut tidak mengganggu pengguna jalan dan hanya merupakan ungkapan aspirasi semata.
Salah seorang Tim Advokat Tim Gabungan Aremania (TGA), Agustian Siagian, menyatakan pendapat yang sama.
Dia menambahkan bahwa jika ada warga Kota Malang yang ingin melakukan Golput dalam pemilihan tahun 2024, itu adalah hal yang wajar.
Namun, spanduk yang mengajak untuk melakukan Golput tersebut bukanlah sebuah ajakan. Spanduk itu dianggap sebagai bentuk kekecewaan terhadap upaya penegakan hukum dalam kasus Tragedi Kanjuruhan.
Hal ini disebabkan oleh jumlah korban pada tanggal 1 Oktober 2022 yang sangat besar.
“Namun jika untuk mengajak Golput tindakan yang tidak bisa ditolerir karena bola dan politik itu tidak boleh dijadikan satu,” ujarnya.
Sebagai informasi, Tragedi Kanjuruhan mengakibatkan 135 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.
Namun, putusan pengadilan dalam kasus tersebut dianggap tidak adil bagi para korban, terutama karena ada dua tersangka dari kepolisian yang dinyatakan bebas.
“Seperti yang diketahui, dalam penanganan kasus yang disebut model A beberapa waktu lalu, hakim memutuskan bahwa tiga tersangka divonis dengan hukuman kurang dari 2 tahun,” jelas Agustian.
Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Panpel Arema, Abdul Haris, Security Officer, Suko Sutrisno, dan Danki 1 Brimob Polda Jatim, AKP Hasdarmawan.
“Di sisi lain, dua tersangka lainnya yaitu Mantan Kasat Samapta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Achmadi, dan Kabag Ops Polres Malang, Kompol Wahyu Setyo Pranoto, justru divonis bebas,” tandasnya. (mg1/bob)