Sumenep, blok-a.com – Partai Demokrat Kabupaten Sumenep akhir-akhir ini menjadi pusat perbincangan publik. Itu sejak tampuk kekuasaan Partai Demokrat dinahkodai Indra Wahyudi melakukan pergantian pimpinan fraksi dan sejumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Santernya isu dugaan adanya pelengseran politik Ketua Fraksi Demokrat Ahmad Jasuli membuat Ketua Partai Demokrat (PD) Indra Wahyudi akhirnya angkat bicara. Dia menolak jika keputusan pergantian Ketua Fraksi dan AKD itu sebagai pelengseran politik. Sebab dalam partai politik, regenerasi kader partai itu suatu hal yang lumrah dan wajar.
“Rotasi jabatan itu sebagai bagian dari regenerasi perkaderan politik. Regenerasi itu penyegaran dalam organisasi politik kepartaian, itu sesuatu yang biasa. Itupun juga dilakukan oleh partai-partai politik yang lain kok,” terang Indra.
Menurut politisi muda ini, pengambilan keputusan pergantian Ketua Fraksi dan AKD sudah sesuai mekanisme dan AD/ART Partai Demokrat. Buktinya, pengambilan keputusan pergantian itu diambil melalui rapat pleno yang dihadiri oleh anggota dan pimpinan fraksi, Ketua DPC PD, Wakil Ketua I PD, Ketua Bappilu PD, dan Direktur Eksekutif PD.
Saat ini, lanjut Indra, hanya Partai Demokrat dan mungkin ada juga partai lain yang belum melakukan penyegaran partai. Tapi sebagian besar partai lain sudah melakukan penyegaran. Proses penyegaran dilakukan melalui mekanisme partai, yakni melalui rapat pleno. Lantaran menyangkut keputusan penting dan tertinggi dalam pergantian pimpinan fraksi Demokrat dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
“AD/ART itu mengamanatkan bahwa keputusan mengenai delegasi kepada fraksi itu, Ketua DPC PD punya kewenangan. Jadi ketua DPC punya kewenangan untuk mengatur hal apapun yang menjadi kegiatan fraksi,” tegas Ketua Partai Berlambang Mercy itu.
Meski demikian dalam posisi ini, dirinya tidak serta merta. Tidak kemudian merasa superior karena diangkat jadi Ketua DPC PD. Buktinya kemarin kita sudah gelar rapat pleno dan dipleno itu ada 3 poin yang dihasilkan. Yakni berkaitan dengan persiapan penjaringan Calon Legislatif, berkaitan dengan penyegaran fraksi dan alat kelengkapan dewan. Terakhir, berkaitan dengan kontribusi dan otentivitas.
Ditambahkan, Kontribusi itu menindaklanjuti pakta integritas politik yang sudah dituangkan dulu semasa sebelum Pemilu Legislatif 2015 silam. “Masanya saya sebagai sekretaris dan Almarhum Soengkono sebagai Ketua DPC PD,” jelas Wakil Ketua DPRD Sumenep ini.
Dalam fakta integritas sudah jelas posisinya bahwa seluruh anggota fraksi wajib memberikan kontribusi untuk kepentingan partai bukan untuk kepentingan pribadi. Salah satunya adalah berkaitan dengan kesiapan sumbangan atau kontribusi oleh anggota fraksi kepada partai.
Buat apa kontribusi itu? Kata Indra untuk persiapan pembelian lahan yang dicanangkan untuk membangung Kantor DPC PD Sumenep secara permanen. Makanya terkait dengan penyegaran fraksi itu sudah klir melalui rapat pleno sebagaimana amanat AD/ART.
“Jadi rapat pleno kemarin itu sudah terbuka. Kalau saya sebagai Ketua partai mungkin ada yang menganggap seolah tendensius, itu gak benar. Karena rapat pleno semuanya bersifat terbuka. Jadi rapat pleno itu sudah sesuai AD/ART partai,” pungkasnya.
Kata dia, siapa pun harus menerima, apapun yang menjadi keputusan partai sebab partai punya kewenangan. Termasuk mengenai pergantian fraksi dan AKD. “Saya kira penyegaran partai suatu hal dinamis dan biasa,” ujarnya.
Masalahnya kata politisi ini, kalau penyegaran partai di lingkaran fraksi Demokrat (pergantian Ketua Fraksi) itu dianggap selesai. Itu salah. Kenapa? Sampai detik ini suratnya belum disampaikan kepada Ketua DPRD. Mestinya dari DPC PD disampaikan. Lah buktinya mana, belum kan? Tegasnya dengan nada bertanya.
Padahal, kata dia, urusan penyegaran partai cukup di tingkatan tataran pengurus harian (rapat harian) itu sudah beres. Tinggal bikin berita acara. Tapi kemarin sampai rapat pleno. Soal Ketua Fraksi Demokrat itu mau diganti, memang benar. (Aldo/Gim)