Surabaya, blok-a.com – Kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan lapisan penetrasi (Lapen) senilai Rp12 miliar di Kabupaten Sampang terus memicu gelombang protes.
Publik semakin geram lantaran hingga kini hanya satu tersangka yang ditetapkan, sementara dugaan keterlibatan pihak lain belum sepenuhnya terungkap.
Massa yang tergabung dalam Jaringan Anti Rasuah Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Polda Jatim, Senin (24/2/2025), menuntut penyelidikan menyeluruh dan keadilan tanpa tebang pilih.
Kompol Sodik Efendi, dari Unit II Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Jatim, menegaskan bahwa pengusutan kasus ini masih berlanjut dan akan ada tambahan tersangka dalam waktu dekat.
“Kami tidak akan berhenti pada satu tersangka saja. Penyelidikan masih berjalan, dan akan ada lebih banyak pihak yang dimintai pertanggungjawaban,” tegas Kompol Sodik.
Sekretaris Jenderal Laskar Pemberdayaan dan Peduli Rakyat (Lasbandra), Achmad Rifai, yang turut melaporkan kasus ini, memastikan pihaknya akan terus mengawal proses hukum agar semua pelaku dihukum setimpal.
“Ini bukan aksi seorang diri. Korupsi dalam skala ini pasti melibatkan banyak pihak. Jangan sampai ada yang lolos hanya karena memiliki kekuatan politik atau jaringan kuat!” ujar Achmad Rifai bernada geram.
Sementara itu, Ketua Jawa Corruption Watch (JCW), Rizal Diansyah Soesanto, menilai kasus ini sebagai ujian bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.
“Satu tersangka saja? Ini tidak masuk akal! Polda Jatim harus membongkar seluruh aliran dana dan menyeret setiap aktor yang terlibat ke meja hijau. Tidak boleh ada dalang yang dibiarkan lolos!” seru Rizal.
Ketua DPD Jaringan Warga Peduli Sosial (Jawapes) Jawa Timur, Sugeng Samiadji, turut mengecam lambannya proses hukum dan menuntut transparansi penuh.
“Masyarakat sudah lelah dengan janji-janji tanpa aksi nyata! Polda Jatim harus menunjukkan keberanian dan tidak tunduk pada tekanan politik!” tegas Sugeng.
Publik tidak ingin melihat kompromi terhadap pelaku korupsi. Tidak ada tempat bagi pencuri uang negara, dan tidak ada ruang bagi perlindungan terhadap mereka yang merugikan rakyat.(rah/kim)