KOTA BATU – Pemerintah Kota Batu telah menyiapkan pos penyekatan di beberapa titik. Pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan secara acak terhadap kendaraan plat luar kota yang masuk ke Kota Batu.
Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, menjelaskan penggunaan GeNose C19 di terminal Kota Batu masih belum diterapkan. Pasalnya terminal Batu hanya terminal kecil untuk transit dan penggunanya pun kebanyakan dari kalangan masyarakat Kota Batu saja.
“Beda sama terminal di Kota Malang, besar dan jadi jujugan masyarakat dari berbagai daerah. Kalau di sini kan paling hanya digunakan untuk penumpang dari Ngantang, Pujon Kasembon. Paling jauh ya dari Kediri-Jombang. Sehingga jika diterapkan GeNose C19 sangat tidak cocok,” jelas Punjul, Jumat (23/4).
Meskipun begitu, untuk menindaklanjuti SE larangan mudik tersebut pihaknya juga telah menyiapkan pos penyekatan di beberapa titik.
“Seperti tahun lalu, penyekatan dilakukan di empat titik menuju Kota Batu. Mulai dari Pendem, Giripurno, Pesanggrahan dan Perbatasan Mojokerto-Batu,” ujarnya.
Lebih lanjut terkait operasi penyekatan, masyarakat yang akan masuk ke Kota Batu juga akan dilakukan pemeriksaan secara acak. Terlebih untuk kendaraan dari luar kota wajib hukumnya untuk dilakukan pemeriksaan.
“Jadi misalkan nanti ada bus lewat dari arah Malang Barat akan kami berhentikan terlebih dahulu untuk dilakukan pengecekan. Sedangkan untuk kendaraan dari luar kota, secara otomatis petugas akan berhentikan dan dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.
Tak hanya itu, di pos penyekatan juga akan dilakukan rapid test ataupun swab test antigen dadakan. Di mana mangsa utama yang akan diambil sampel itu adalah kendaraan dari luar kota, misalnya seperti Jakarta, Surabaya dan sebagainya.
“Jika ditemukan ada masyarakat yang masih nekat melakukan mudik, maka sudah pasti harus mematuhi peraturan. Dengan melakukan karantina selama lima hari dan dinyatakan bebas Covid-19,” bebernya.
Kata Punjul, untuk tempat karantina pemudik, pihaknya akan segera mempersiapkan. Ia juga menghimbau, untuk setiap masing-masing desa juga harus menyiapkan tempat karantina untuk antisipasi pemudik yang masih bandel pulang.
Namun, dalam pemberlakuan kebijakan seperti itu, tak berlaku bagi masyarakat yang memiliki kepentingan mendesak, karena mereka sudah pasti akan diizinkan. “Contohnya jika ada masyarakat yang memiliki kepentingan mendesak, seperti ada anggota keluarga yang sakit maka sudah pasti akan diizinkan,” imbuhnya.
Selain itu, kelonggaran juga diberikan kepada ASN yang memiliki jadwal melakukan perjalanan kedinasan ke luar kota. Namun dengan syarat mereka harus menyertakan surat tugas yang diturunkan langsung oleh pimpinan.
Sebagai informasi, Pemerintah pusat telah memperpanjang larangan mudik sejak 22 April hingga 24 Mei 2021. Hal tersebut telah tertuang dalam Adendum Surat Edaran (SE) No 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Idul Fitri 1442 H.
Percepatan dan perpanjangan peniadaan mudik itu dilakukan karena sejumlah warga masih nekat memilih mudik sebelum 6 Mei 2021. Dalam Adendum juga mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei-24 Mei 2021).
Sementara, selama masa peniadaan mudik pada tanggal 6 -17 Mei 2021 tetap berlaku SE Satgas Covid-19 No 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 selama bulan suci Ramadan 1442 H.
SE juga menyebutkan, masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan transportasi udara, laut, perjalanan antar kota menggunakan kereta api, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19.
Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi laut untuk pelayaran terbatas dalam wilayah satu kecamatan/ kabupaten/ provinsi atau transportasi darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan, tidak diwajibkan menunjukkan hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19 sebagai syarat perjalanan. Namun akan dilakukan tes acak bila diperlukan Satgas Covid-19 daerah.