Surabaya, blok-a.com – Sepanjang tahun 2023 angka kejadian bencana di Jawa Timur turun jadi 47,9%.
Hal itu setelah dibandingkan pada 2022, jumlah bencana di 2023 ada 117 kasus, sementara di 2022, terjadi 244 kasus.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim dinilai telah maksimal dalam bekerja.
“Angka bencana di Jawa Timur mengalami penurunan hingga 47,9%. Ini merupakan kerja keras kita semua,” kata Sekdaprov Adhy saat FGD Kedaruratan, Logistik dan Peralatan, di Hotel Grand Mercure Surabaya, Selasa (16/1/2024).
Ada 14 jenis bencana yang terjadi di Jatim sepanjang 2022 – awal 2024 ini. Beberapa di antaranya, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan dan kebakaran hutan-lahan.
Akibat dari bencana itu, banyak warga rugi secara materiil dan nyawa. Semisal kebakaran di Gunung Bromo, Gunung Arjuno dan Gunung Lawu.
“Alhamdullilah kejadian kebakaran hutan dan lahan yang banyak mewarnai Jatim pada tahun 2023 bisa ditangani dengan baik. Terima kasih kepada BPBD yang memberikan support dalam pemadaman tersebut melalui operasi udara menggunakan helikopter,” katanya.
Secara rinci, Sekdaprov Adhy menyebutkan, bencana di 2023 menyebabkan jumlah korban meninggal sebanyak 5 orang, 8 orang luka-luka, 24 ribu KK berdampak dan 3.485 unit rumah rusak.
Sementara untuk kasus bencana di 2022, jumlah korban meninggal 13 jiwa dan sekitar 43 orang mengalami luka-luka. Selain itu sebanyak 4.289 unit rumah rusak serta 110.202 KK terdampak.
28 Daerah Siaga Darurat dan 3 Daerah Status Tanggap Darurat
Kendati terjadi penurunan, Sekdarov Adhy menegaskan, agar seluruh stakeholders untuk tetap waspada dan siap sedia menghadapi potensi bencana di masa depan.
Mengingat, tahun ini seluruh wilayah di Indonesia tak terkecuali Jatim berpotensi mengalami cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.
Hingga kini Pemprov Jatim telah mengeluarkan status darurat bencana Hidrometeorologi di Jatim 2023-2024 dengan keputusan Gubernur nomor 188/698/KPTS/013/2023 yang berlaku selama 155 hari.
Selain itu, akhir Desember 2013 lalu sebanyak 31 kabupaten/kota juga telah menetapkan status keadaan darurat yakni 28 kabupaten/kota status siaga darurat dan 3 kabupaten status tanggap darurat.
“Adanya status ini salah satunya untuk menjamin kecepatan dan ketepatan dalam pengerahan sumber daya saat bencana terjadi,” ucapnya.
Tak hanya itu, Pemprov Jatim kata Sekdaprov Adhy, juga telah menerbitkan 2 surat keputusan gubernur diantaranya adalah SK Gubernur Jatim No.188/741/KPTS/013/2023 tentang klaster logistik penanggulangan bencana provinsi Jatim dan berikutnya adalah SK Gubernur Jatim No.188/670/KPTS/013/2023 tentang tim reaksi cepat penanggulangan bencana provinsi Jatim.
“Kedua surat keputusan tersebut diharapkan mampu untuk mengoptimalkan sumber daya penanggulangan bencana yang ada di Jatim,” pungkasnya. (kim)