Kota Malang, blok-a.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melantik 176 pejabat di Gedung Grha Purva Praja, Jumat (23/10/2026). Pelantikan tersebut mencakup jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas.
Pelantikan ini merupakan agenda yang sebelumnya dijadwalkan pada Jumat (2/10/2026), tetapi tertunda setelah Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mendapat panggilan ke Sekretariat Presiden (Setpres).
Wahyu mengatakan, pelantikan akhirnya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ia sampaikan sebelumnya. Ia menyebut seluruh pejabat yang dilantik hadir dalam agenda tersebut.
“Hari ini yang tertunda kemarin sudah saya lantik, sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Saya kan menyampaikan insyaallah dalam minggu ini. Alhamdulillah, minggu ini akhirnya dilantik dan semuanya hadir,” ujar Wahyu seusai pelantikan.
Dari total 176 pejabat yang dilantik, hanya satu pejabat setingkat kepala dinas yang ditetapkan secara definitif, yakni Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang. Sebelumnya, Raymond menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Kota Malang.
Selain itu, Wahyu memastikan jumlah pejabat yang dilantik tidak berubah dari rencana sebelumnya. Pelantikan kali ini juga difokuskan untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong di tingkat kelurahan.
Wahyu menjelaskan, sekitar 60–70 persen pejabat yang dilantik ditempatkan di kelurahan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pelayanan sekaligus mendukung pelaksanaan program pemerintah di tingkat paling dekat dengan masyarakat.
“Tadi memang kita fokuskan hampir sekitar 70 persen, 60 persen ya, itu untuk mengisi di kelurahan. Sesuai dengan permintaan dari DPRD kemarin bahwa terkait dengan ujung tombak ini ada di kelurahan,” jelasnya.
Wahyu mengatakan, kekosongan posisi di kelurahan selama ini turut memengaruhi pekerjaan kepala kelurahan. Hal itu, kata dia, pengisian posisi sekretaris kelurahan maupun kepala seksi menjadi salah satu prioritas dalam pelantikan kali ini.
“Kasihan Pak Lurah, Bu Lurah-nya yang selama ini tidak mempunyai staf. Alhamdulillah, hari ini 60 persen, 70 persen udah kita fokuskan mereka di kelurahan,” imbuhnya.
Sementara itu, Pemkot Malang masih akan melanjutkan proses pengisian jabatan yang belum terisi. Wahyu menargetkan proses tersebut mulai berjalan kembali pada pekan depan, termasuk untuk posisi yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas (Plt).
“Sekarang langsung, saya minta minggu depan ini sudah proses lagi. Insyaallah nanti yang kosong-kosong,” katanya.
Wahyu juga mengakui pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Malang. Menurutnya, proses tersebut tidak mudah karena harus mempertimbangkan kesesuaian kompetensi pejabat dengan jabatan yang akan ditempati.
“PR saya ini memang untuk mengisi jabatan tinggi pratama ini sangat sulit ya. Karena mencari pejabat yang pas sesuai dengan kompetensinya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, terdapat kesenjangan antara pejabat pada jabatan tinggi pratama dan jabatan pengawas sehingga proses pencarian kandidat yang sesuai membutuhkan pertimbangan lebih lanjut.
“Makanya kepala BKPSDM ini pusing sekali untuk mencari siapa yang menduduki jabatan tinggi pratama yang sesuai dengan kompetensinya,” pungkasnya. (ber)