KOTA MALANG – Titik rawan banjir di Kota Malang tahun 2021 ini sebanyak 10 titik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang mencatat sejak awal tahun hingga 18 Januari 2021 telah terjadi 20 banjir di wilayah Kota Malang.
Menyikapi hal ini, anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Ahmad Fuad Rahman meminta Pemkot Malang melakukan transparansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang akan direvisi. Fuad menilai hal ini penting disosialisasikan oleh Pemkot Malang.
“Perlu direvisi dan dijelaskan pada masyarakat. Agar masyarakat juga tahu, apakah ini sesuai dengan RDTR atau tidak. Kalau tidak sesuai segera ditindak. Apalagi, sekarang banyak bangunan berada di atas saluran drainase,” ujar Fuad.
Dengan begitu, informasi pemetaan banjir diketahui oleh publik. Fuad menyoroti sejumlah hal yang ditengarai merupakan penyebab banjir. Menurutnya, saluran drainase yang dimiliki Kota Malang perlu dipetakan mana yang berfungsi maupun yang tidak.
“Yang tidak berfungsi itu kan disebabkan penumpukan sedimen tanah maupun sampah. Itu perlu dinormalisasi. Dan, master plan juga dibuat secara menyeluruh,” kata Fuad.
Selain itu, ia menilai kawasan permukiman juga mesti terintegrasi dengan saluran air yang memadai. Sehingga bisa diketahui ke mana aliran air yang berpotensi menyebabkan banjir.
“Pemkot Malang harus tegas. Bangunan yang mengganggu saluran perlu diperiksa dokumennya. Kalau ternyata sesuai, kita bisa pakai master plan tadi agar saluran drainase bisa dipindah,” tambahnya.
Fuad juga menyoroti ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di Kota Malang. Saat ini, kata Fuad, Kota Malang baru memiliki RTH sebesar tujuh persen. Padahal, lanjutnya, sesuai dengan undang-undang, mestinya setiap daerah memiliki RTH sebesar 30 persen.
“RTH-nya baru tujuh persen. Undang-undang menyebut harus 30 persen, itu 20 persen umum dan 10 persen privat,” imbuh Fuad.