Sumenep, blok-a.com – Gerakan kritis yang diperagakan aktivis Majelis Pemuda Revolusi Madura Raya (MPR MR) dalam menyoroti kelangkaan pupuk berujung pada demonstrasi sekitar pukul 10.00 WIB ke Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Kamis (8/12/2022).
Poster kritik pedas pun bertebaran di tangan para pengunjuk rasa. Dengan jargon “Pupuk sekarat, petani melarat” dan “petani merdeka Indonesia merdeka”.
Korlap aksi, Hamidi mengatakan aksi kali ini sebentuk kekecewaan terhadap Pemkab Sumenep khususnya dari tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Peptisida (KP3) Sumenep. Kalau sudah diawasi pemerintah, kenapa masih langka. Lantas pemerintah bisa apa?
“Kalian tahu pak, petani butuh pupuk. Bukan butuh Inspeksi Mendadak (Sidak), bukan butuh bantuan pupuk gratis. Petani butuh pupuk urea saat ini. Gak usah dibantu, asal pupuk gak langka dan harga stabil. Ada yang sudah 1 bulan gak dipupuk, mau jadi apa padi petani?” Mikirin gak pemerintah ke nasib rakyatnya ini? Tanya Hamidi.
Diduga dari salah satu tim pengawas tersebut tidak memiliki data valid terkait kebutuhan pupuk dibawah. “Tugas tim pengawas ini apa? Saya yakin diantara tim itu tidak ada yang memiliki data real di lapangan. Sehingga patut kami duga, tim tersebut tidak bekerja,” ujarnya.
Menurutnya, tim yang sudah dibentuk itu seharusnya bisa memfasilitasi para petani yang merasa kesulitan dalam mencari pupuk. Petani saat ini merasa sangat kecewa dengan tanggungjawab yang mereka emban harus dilimpahkan lagi ke rakyat.
“Jangan semua dibebankan ke petani. Petani sudah susah mencari pupuk, tapi kok masih disuruh laporan sana sini. Masak temuan di lapangan masih nunggu hasil laporan dari petani. Terus hasil kerja dari tim KP3 itu apa?,” kata Hamidi.
Lantas Hamidi mempertanyakan hasil Sidak Bupati ke Distributor Pupuk beberapa waktu lalu. Mending gak ada kios dari pada ada kios pupuk tambah melarat didapat. Pupuk langka. Dulu gak ada Kelompok Tani (Poktan), malah gak pernah ada pupuk langka.
“Hasil sidaknya apa? Wong pupuk tetap langka. Sudah lah tim pengawas KP3 selaku perwakilan Pemkab Sumenep turun ke bawah. Datangi kios, ada gak stok pupuknya. Lalu validasi, apa masalahnya, kenapa harga mahal atau di atas HET? Biar jelas kerjanya dan ada solusinya. Kelangkaan ini kan sudah terjadi tiap tahun,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Arif Firmanto dan Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskoperindag) Chainur R menemui massa aksi. Dalam kesempatannya, Chainur R menyampaikan bahwa kelangkaan pupuk itu merupakan jatah dari pemerintah.
“Artinya, dalam pengajuannya tidak dipenuhi semua oleh provinsi. Kouta yang diberikan oleh provinsi Jawa Timur di tahun 2022 itu hanya sekitar 31.267 ton. Artinya dari pengusulan 43 ribu ton itu tidak semua dipenuhi,” tandasnya.
“Namun kami tetap usaha untuk melayangkan surat di bulan Oktober dan November untuk minta penambahan dari kuota yang diberikan,” imbuhnya. (Aldo/Gim)