Judul: Jombang, blok-a.com –Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jombang harus terhenti. Ratusan siawa di Jombang terpaksa tak makan di siang hari. Alasannya tidak jelas, dan tanpa ada penjelasan.
Biasanya, jam makan siang di sekolah disambut aroma lauk dari dapur penyedia. Kini, yang terdengar hanya suara perut keroncongan bersahut-sahutan dengan lonceng pulang sekolah.
Kepala SMPN 1 Jombang, Rudy Priyo Utomo, mengaku para siswanya sudah seminggu ini tak lagi menerima suplai makanan dari dapur MBG.
“Katanya untuk perbaikan dulu. Tapi kami tidak tahu perbaikan seperti apa dan berapa lama. Informasinya tidak detail,” ujarnya, Jumat (3/10/2025).
Hal serupa dialami SMPN 2 Jombang. Kepala sekolahnya, Etik Nuroidah, menyebut dapur MBG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kepatihan berhenti beroperasi sejak pekan lalu.
“Iya, per hari Kamis sudah tidak disuplai. Alasannya ada perbaikan. Sampai kapan, belum ada kejelasan,” katanya.
Sekretaris Daerah Jombang, Agus Purnomo, membenarkan adanya penghentian sementara layanan MBG. Namun, ia hanya menyebut ada “evaluasi internal”.
“Yang saya tahu ada evaluasi supaya pelaksanaannya lebih baik. Laporan resmi belum kami terima,” ucapnya diplomatis.
Pihak pengelola dapur pun mengaku kebingungan. Lilis Wijayati, dari Yayasan Puspa Wijaya Abadi yang mengelola dapur MBG SPPG Kepatihan, membantah dapurnya ditutup oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Tidak benar kalau ditutup BGN,” tegasnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Di sisi lain, BGN Jombang justru mengaku tak tahu-menahu. “Yang saya tahu hanya dapur SPPG Kepatihan yang terhenti,” ujar Deni Setiawan, penanggung jawab BGN Jombang.
Kebingungan makin menjadi: siapa sebenarnya yang “mencabut colokan” dapur MBG? Vendor? BGN? Atau sistem yang memang macet dari awal?
Bupati Jombang, Warsubi, akhirnya angkat bicara. Ia menyayangkan mandeknya program MBG yang seharusnya jadi prioritas. Menurutnya, dari 174 dapur MBG yang terdata di Jombang, baru 16 dapur yang benar-benar beroperasi.
“Semua harus terlibat, masyarakat, sekolah, guru juga harus ikut karena ini program Pemerintah Pusat,” katanya.
Warsubi juga mengingatkan, pengawasan tak bisa hanya dibebankan ke pemerintah daerah. “Guru, sekolah, orang tua, bahkan masyarakat harus ikut memantau,” tegasnya.
Namun, di balik pernyataan itu terselip ironi: bagaimana mungkin orang tua sempat memantau dapur sekolah, jika untuk urusan dapur rumah saja sering hanya cukup beli lauk di warung?
Tujuan program MBG sejatinya mulia: memastikan siswa belajar dengan perut terisi, bukan lapar. Tetapi kenyataannya, saat dapur berhenti, masalah gizi baru muncul yakni kekurangan informasi.
Pihak vendor, pemerintah, hingga pengelola dapur sama-sama punya versi berbeda, tapi tak satu pun yang memberi kepastian. Akibatnya, anak-anak menunggu makanan, guru menunggu kabar, sementara yang datang hanya kata “evaluasi”.
Jika dibiarkan berlarut-larut, program Makan Bergizi Gratis bisa berubah makna menjadi “Menunggu Bergizi Gratis” karena yang gratis sejauh ini hanyalah harapan.(sya/bob)