Kota Malang, blok-a.com – Informasi mengenai rencana dibukanya kembali portal utama Perumahan Griya Shanta, Kota Malang, muncul melalui sebuah spanduk yang terpasang di Jalan Soekarno-Hatta.
Spanduk tersebut terpantau pada Kamis (19/11/2026) malam. Di dalamnya tertulis, “SEGERA BUKA PINTU PORTAL UTAMA GRIYA SHANTA WARGA GRIYA SHANTA RW 12”.
Namun, saat dipantau kembali pada Jumat (20/11/2026) siang, spanduk tersebut sudah tidak terlihat.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, membenarkan adanya spanduk tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, spanduk itu diduga dipasang oleh warga perumahan sendiri, bukan oleh pemerintah.
Widjaja juga membenarkan adanya aspirasi sebagian warga RW 12 Griya Shanta yang menginginkan portal utama tersebut dibuka kembali.
“Iya, dari warga mengharapkan dibuka portal atau penghalang itu istilahnya,” jelas Widjaja saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, keberadaan portal tersebut dinilai mengganggu. Bukan hanya dari sisi akses fisik, tetapi juga hubungan sosial antarwarga di lingkungan perumahan.
“Karena amat sangat mengganggu, baik dari sisi fisik maupun dari sisi hubungan antar tetangga,” katanya.
Sebagai informasi, akses utama Griya Shanta yang berada di Jalan Soekarno-Hatta menjadi salah satu titik yang terdampak polemik penutupan akses kawasan perumahan pada Juli 2026.
Pada 21 Juli 2026, akses utama tersebut mulai diberlakukan dengan sistem buka-tutup. Saat itu, portal hanya dibuka pukul 06.00-08.00 WIB dan 15.00-17.00 WIB. Di luar jam tersebut, akses ditutup.
Situasi kemudian berubah pada Senin (27/7/2026). Saat uji coba fungsional Jalan Terusan Griya Shanta dimulai, akses utama dari Jalan Soekarno-Hatta ditutup total menggunakan pagar semi permanen dan bambu. Penutupan tersebut membuat kendaraan tidak bisa lagi melintas melalui pintu utama seperti sebelumnya.
Sebagai jalur alternatif, pengguna jalan yang hendak masuk ke kawasan Griya Shanta diarahkan melalui Jalan Candi Panggung. Akses tersebut berada di sekitar Masjid Ramadhan Griya Shanta.
Pantauan blok-a.com pada Jumat (20/11/2026) siang, akses utama masuk Perumahan Griya Shanta dari Jalan Soekarno-Hatta masih dalam kondisi terportal. Kendaraan belum bisa melintas melalui pintu utama tersebut.
Dengan demikian, meski pintu utama dari Jalan Soekarno-Hatta masih tertutup, aktivitas keluar masuk kawasan perumahan tetap dapat dilakukan melalui jalur alternatif tersebut.
Kini, Pemkot Malang mulai menindaklanjuti persoalan portal melalui tahapan penertiban. Widjaja mengatakan, Satpol PP Kota Malang telah mengirimkan surat peringatan (SP) pertama kepada pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan portal.
Surat tersebut berisi permintaan agar portal dibongkar secara mandiri. Jika tidak diindahkan, pemerintah akan melanjutkan tahapan peringatan hingga tiga kali sebelum melakukan pembongkaran.
“Nanti sampai tiga kali kalau enggak dihiraukan, baru bisa dibongkar,” tambahnya.
Widjaja berharap pihak yang memimpin pemasangan portal dapat menindaklanjuti surat peringatan tersebut secara mandiri. Dia menyebut, pemerintah berharap persoalan itu dapat diselesaikan tanpa harus melakukan pembongkaran langsung oleh petugas.
Apabila permintaan tersebut tidak dilaksanakan, Satpol PP akan mengambil langkah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, untuk sementara, tindakan yang disiapkan pemerintah masih difokuskan pada pembongkaran portal, bukan penindakan terhadap individu yang terlibat.
“Kami berharap itu pelanggaran itu agar dibuka secara mandiri. Kalaupun tidak dibuka mandiri, ya tentunya akan dilakukan sesuai syarat ketentuan berlaku,” pungkas Widjaja.
Sementara itu, dari surat elektronik yang diterima media ini, Pengurus RW 12 Perumahan Griya Shanta turut mengeluarkan pengumuman terkait keberadaan lima banner yang terpasang di sekitar perumahan. Spanduk tersebut memuat tulisan tuntutan pembukaan portal gerbang utama sekaligus mengatasnamakan warga Griya Shanta RW 12.
Dalam surat tertanggal 20 November 2026 itu, Pengurus RW 12 menegaskan bahwa kelima spanduk tersebut bukan produk resmi RW 12. Spanduk disebut diproduksi dan dipasang oleh pihak yang tidak dikenal tanpa koordinasi, musyawarah, maupun sepengetahuan Ketua dan jajaran Pengurus RW 12. Pengurus juga menyatakan telah menurunkan dan mengamankan seluruh spanduk untuk mencegah kesimpangsiuran informasi serta potensi perpecahan antarwarga.
Pengurus RW 12 juga menyampaikan bahwa proses hukum dan langkah strategis terkait sengketa jalan tembus, penanganan banjir, serta respons atas SP pertama Satpol PP masih dikawal bersama tim kuasa hukum dan perwakilan warga. Mereka menegaskan bahwa aspirasi maupun dinamika di lapangan akan dibahas melalui forum musyawarah resmi yang melibatkan delapan RT dan RW 12. (bob)









