Kota Malang, blok-a.com – Belum adanya titik temu antara warga Perumahan Griya Shanta dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang terkait penutupan akses jalan di sisi timur Perumahan Griya Shanta mendapat tanggapan dari DPRD Kota Malang.
Wakil Ketua Komisi D sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas pihak untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Fraksi Partai Golkar menilai, penutupan akses Jalan Griya Shanta telah berdampak terhadap masyarakat dan pengguna jalan. Kondisi itu juga disebut memunculkan persoalan baru berupa kemacetan dan potensi konflik sosial antarwarga.
“Terkait permasalahan penutupan akses Jalan Griya Santha telah berdampak terhadap masyarakat dan pengguna jalan, sekaligus memunculkan persoalan baru berupa kemacetan serta potensi konflik sosial antarwarga,” demikian pernyataan Fraksi Partai Golkar.
Fraksi Golkar menegaskan kepentingan umum harus menjadi prioritas dalam penyelesaian persoalan tersebut. Pemkot Malang pun didesak memfasilitasi pertemuan yang melibatkan seluruh pihak terkait.
“Oleh karena itu, kami mendesak Pemerintah Kota Malang untuk segera memfasilitasi Rapat Koordinasi lintas pihak guna mencari penyelesaian yang objektif, adil, dan berdasarkan ketentuan hukum,” lanjut pernyataan tersebut.
Rakor itu diusulkan melibatkan masyarakat RW 12 Mojolangu, RW 09 Mojolangu, dan RW 05 Jatimulyo. Selain itu, pihak pengembang atau pemilik lahan PT Farsawan dan Green Orchid, Universitas Brawijaya, serta perangkat daerah Pemkot Malang yang memiliki kewenangan juga diminta terlibat.
Pelibatan berbagai pihak tersebut dinilai penting agar penyelesaian tidak hanya mempertimbangkan satu kepentingan, tetapi juga memperhatikan dampak penutupan akses terhadap masyarakat dan pengguna jalan.
Langkah ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas penyampaian surat kepada RW 12 Kelurahan Mojolangu terkait pembukaan akses Jalan Griya Shanta sejak 7 September 2026.
Fraksi Golkar juga menyoroti perlunya penyelesaian yang mengacu pada ketentuan hukum. Sejumlah regulasi yang disebut dalam pernyataan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Selain itu, Fraksi Golkar turut merujuk Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
“Fraksi Partai Golkar berharap Pemerintah Kota Malang tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Pemerintah harus hadir sebagai mediator sekaligus penjamin kepentingan umum,” tegas pernyataan tersebut.
Desakan DPRD ini muncul setelah audiensi antara Dishub Kota Malang dan Ketua RW XII Griya Shanta bersama perwakilan RT serta warga di kantor Dishub, Kamis (8/10/2026), belum menghasilkan kesepakatan terkait pembukaan akses di sisi timur perumahan atau akses masuk perumahan lewat Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang.
Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyebut pertemuan tersebut menunjukkan progres positif. Namun, belum ada poin kesepakatan yang dihasilkan. Pembahasan lanjutan akan dikoordinasikan melalui Ketua RW XII bersama lurah dan camat setempat.
Sementara itu, Ketua RW XII Griya Shanta, Jusuf Thojib, menyebut pihaknya menginginkan persoalan tersebut dibahas secara menyeluruh, termasuk mengenai status jalan dan fasilitas umum. Menurutnya, pembahasan tidak cukup hanya mempertimbangkan kelancaran lalu lintas. Ia pun sebenarnya bakal membuka akses jalan dengan syarat tembok yang ada di sisi barat ditutup kembali pasca dibongkar.
Dengan belum adanya kesepakatan dalam audiensi tersebut, usulan rakor lintas pihak dari Fraksi Golkar menjadi salah satu dorongan agar persoalan penutupan akses Jalan Griya Shanta segera menemukan penyelesaian. (bob)