Magetan, blok-a.com – Polemik penggalangan infaq pembangunan gedung olahraga (GOR) atau gedung serbaguna di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 Magetan terus bergulir. Namun, hingga kini pihak Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Magetan belum memberikan tanggapan terkait persoalan tersebut.
Upaya konfirmasi kembali dilakukan awak media kepada Kasi Pendidikan Madrasah (Penma) Kemenag Magetan, Moh. Sujud Mizanul Qodri pada Kamis (12/11/2026). Namun, hingga berita ini ditulis, tidak ada respons maupun penjelasan yang diberikan atas konfirmasi tersebut.
Padahal, persoalan penggalangan infaq dengan nominal Rp500 ribu per siswa itu telah menjadi sorotan, mulai dari wali murid, DPRD hingga aparat kepolisian.
Sebagai informasi, polemik bermula dari surat Komite MIN 3 Magetan tertanggal 31 Agustus 2026. Dalam surat tersebut tercantum penggalangan infaq pembangunan GOR sebesar Rp500 ribu untuk siswa kelas I hingga kelas IV. Pembayaran direncanakan secara bertahap selama 10 bulan, mulai September 2026 hingga Juni 2027.
Kepala MIN 3 Magetan, Kushadi Santoso, sebelumnya menyampaikan bahwa nominal Rp500 ribu tersebut bukan kewajiban, melainkan skenario perhitungan kebutuhan pembangunan. Ia juga menegaskan bahwa penggalangan dana bersifat sukarela dan tidak memaksa.
Namun, dokumen permohonan keringanan yang ditunjukkan pihak madrasah kepada awak media justru memperlihatkan adanya 47 siswa yang diajukan untuk mendapatkan keringanan. Kondisi tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan wali murid dalam memenuhi nominal kontribusi yang telah dicantumkan.
Persoalan ini juga mendapat perhatian Ketua DPRD Magetan, Riyin Nur Asiyah. Ia sebelumnya menegaskan bahwa peningkatan fasilitas pendidikan tidak seharusnya membebani wali murid.
Menurutnya, apabila penggalangan dana di sekolah negeri disertai penentuan nominal tertentu, perlu diperjelas kembali apakah praktik tersebut benar-benar memenuhi prinsip sukarela.
DPRD Magetan juga sempat mewacanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan pihak madrasah, Kemenag, serta perwakilan wali murid untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Sementara itu, Kasatreskrim Polres Magetan AKP Dwi Heroe Santoso sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya perlu mendalami mekanisme penggalangan dana tersebut, khususnya untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pemaksaan.
Di tengah berkembangnya persoalan tersebut, sikap Kemenag Magetan masih menjadi perhatian. Sebagai instansi yang menaungi madrasah negeri, Kemenag diharapkan memberikan penjelasan mengenai dasar penggalangan infaq, mekanisme penentuan nominal, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya.
Hingga berita ini ditayangkan, Kasi Penma Kemenag Magetan belum memberikan respons atas konfirmasi yang disampaikan awak media.
Blok-a.com tetap membuka ruang klarifikasi bagi Kemenag Magetan maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan guna memenuhi prinsip keberimbangan pepemberitaan. (nan)