KOTA BATU – Pemilihan Umum (Pemilu) yang rencananya akan digelar tahun 2022 batal terealisasi. Pasalnya Revisi UU pemilu telah dicabut dari daftar prolegnas 2021. Alhasil tidak ada normalisasi pilkada 2022 dan 2023. Nantinya pelaksanaan pilkada serentak akan dilakukan di tahun 2024.
Padahal wacana normalisasi ini sempat bergulir beberapa waktu lalu. Bahkan KPU telah mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu wacana tersebut terealisasi, tak terkecuali KPU Kota Batu karena masuk wilayah pelaksanaan pilkada 2022. Bahkan KPU Batu pun sempat berkonsultasi dengan eksekutif dan legislatif untuk memasukkan anggaran persiapan pilkada 2022 pada APBD 2021.
KPU Kota Batu menghitung rencana anggaran biaya (RAB) senilai Rp 30,5 miliar. Angka itu berdasarkan perhitungan pelaksanaan pemilu di masa pandemi. Dari nilai keseluruhan itu, nilai yang diakomodir pada pos anggaran APBD Kota Batu 2021 senilai Rp 7 miliar .
Ketua Komisi A DPRD Kota Batu Dewi Kartika mengatakan, anggaran yang telah dituangkan dalam pos APBD itu akan digeser pada saat PAK 2021. Ini mengacu dengan dibatalkannya revisi UU pemilu masuk dalam prolegnas prioritas 2021.
“Karena pemilu tidak jadi diselenggarakan tahun 2022, maka akan kami geser lagi saat ada perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2021,” jelasnya, Kamis (8/4).
Kartika menambahkan, anggaran penyelenggaraan pemilu tersebut akan dialokasikan pada Kesbangpol karena sifatnya dana hibah. Mekanismenya, penyaluran dilakukan setelah KPU mengajukan naskah perjanjian hibah daerah (NHPD).
“Kami titipkan di Bakesbangpol karena itu dana hibah,” lanjut politisi PKB ini.
Lebih lanjut, Kartika menyampaikan, permintaan KPU Kota Batu yang berharap agar pergeseran persiapan dana penyelenggaraan pemilu itu, bisa digeser untuk perbaikan kantor KPU. Mengingat saat ini, KPU Kota Batu telah berpindah ke kantor eks BPJS Kesehatan. Karena kantor sebelumnya yang berada di Jalan Raya Tlekung akan digunakan untuk tempat uji KIR.
“KPU mengusulkan anggaran tersebut bisa digeser untuk perbaikan kantor KPU. Nantinya akan kami koordinasikan dengan banggar dan timnggar sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” imbuh Kartika.