Blitar, Blok-a.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menegaskan, pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) harus diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nurhadi mengingatkan, dinamika pergantian pucuk pimpinan lembaga tersebut sama sekali tidak boleh menghambat atau mengganggu hak jutaan penerima manfaat yang menjadi sasaran program strategis pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Nurhadi menyusul pengunduran diri Nanik S. Deyang dari jabatan Kepala BGN karena alasan kesehatan. Posisi tersebut kini telah diisi oleh Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA.
Politikus Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihah (Dapil) Jawa Timur VI itu menyampaikan penghormatan atas keputusan yang diambil Nanik S. Deyang.
“Kami menghormati keputusan Ibu Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Semoga beliau segera diberikan kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala,” kata Nurhadi saat dikonfirmasi, Rabu (22/7/2026).
Lebih lanjut Nurhadi menjelaskan, informasi yang diterima menyebutkan pengunduran diri tersebut berkaitan dengan rencana mantan Kepala BGN itu untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri, dan keputusan ini telah disampaikan langsung kepada Presiden.
Meski menghargai keputusan tersebut, Nurhadi menegaskan, perubahan kepemimpinan di BGN tidak boleh memengaruhi keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, program ini menyangkut hajat hidup jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok masyarakat rentan lainnya yang sangat membutuhkan pemenuhan asupan gizi dari pemerintah.
“Stabilitas kepemimpinan dan kepastian tata kelola menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Karena itu, pergantian pejabat tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Nurhadi meminta pemerintah segera memastikan BGN dipimpin oleh sosok yang definitif, memiliki integritas, serta mampu mengambil keputusan secara cepat agar tidak terjadi kekosongan arah di tengah pelaksanaan program yang berjalan masif ini.
“Saat ini BGN menghadapi tantangan besar mulai dari penguatan tata kelola, peningkatan kualitas makanan yang disajikan, pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara yang nilainya sangat besar,” tandasnya.
Nurhadi menambahkan, pergantian pimpinan ini sebaiknya dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG. Evaluasi tersebut perlu mencakup aspek distribusi, kualitas makanan, keamanan pangan, transparansi proses pengadaan, hingga efektivitas sistem pengawasan di lapangan.
“Program sebesar ini tidak cukup hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga harus dilihat dari kualitas pelayanan dan dampaknya terhadap peningkatan status gizi masyarakat,” imbuhnya.
Nurhadi menandaskan, Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kepentingan masyarakat Indonesia harus tetap menjadi prioritas utama di atas segala dinamika pergantian pejabat. Yang terpenting adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi seluruh penerima,” pungkasnya. (jar)