Kabupaten Malang, blok-A.com – Produksi ilegal atau tanpa cukai di Kabupaten Malang masih marak. Untuk itu, sosialisasi perlu dilakukan ke masyarakat pentingnya rokok bercukai.
Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto menjelaskan pentingnya rokok bercukai atau legal itu.
Dijelaskannya, rokok bercukai itu penting karena untuk kesehatan konsumennya. Sebab, rokok yang bercukai itu sudah memiliki kontrol kualitas produk.
“Jadi rokok yang bercukai telah ada tes yang quality control. Berapa nikotin atau tarnya. Pasti Bea Cukai punya tim untuk kontrol itu. Dan kesehatan pasti terjamin jika dicek dan diberi cukai saat diudut masyarakat,” paparnya dalam acara Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai di Hotel Grand Miami Kabupaten Malang, Senin (28/08/2022).
Kedua rokok bercukai itu mampu menambah pendapatan daerah. Seperti diketahui Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) kini juga menjadi pundi-pundi pendapatan daerah.
Pemkab Malang pun mendapat jatah DBHCT tersebut. Dana tersebut pun akan kembali ke masyarakat.
Pembangunan fasilitas masyarakat seperti perbaikan jalanan akses pertanian hingga penambahan fasilitas di bidang kesehatan.
“Jadi pentingnya ya itu dana cukai itu ya kembalinya ke jenengan-jenengan semua. Bupati terakhir itu mau menambah alat khusus untuk jantung ya dari dana bagi hasil cukai ini,” kata Didik di hadapan puluhan kepala desa dan tokoh di Kabupaten Malang.
Didik pun menyampaikan, agar kepala desa mampu menjadi kepanjang tanganan Pemkab Malang di desa masing-masing.
“Jika ada perusahaan rokok yang ilegal tanpa cukai harus diberitahu bahayanya dan manfaatnya supaya bercukai karena manfaatnya ya buat jenengan-jenengan sekalian,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam sosialisasi tersebut turut hadir Kasatreskrim Polres Malang, AKP Donny K. Bara’langi sebagai narasumber untuk pandangan hukum terkait rokok tanpa cukai ini.

Terpisah, Kasatpol Kabupaten Malang, Firmando Hasiholan Matondang menjelaskan sosialisasi masalah cukai itu sudah dilakukan beberapa kali ini.
Untuk hari ini, Mando mengundang tokoh pemuda dan kepala desa dari Kecamatan Turen dan Ampelgading.
“Kami libatkan supaya mampu mensosialisasikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Satpol PP pun dalam penindakan cukai ini adalah mendampingi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak rokok tdnpa cukai dan pengumpul informasi.
“Teman-teman Satpol hampir tiap bulan ada 10 sampai 15 hari terjun ke lapangan untuk mengumpulkan informasi juga,” ujarnya.
Selama Januari hingga Agustus 2022 ini Satpol PP dan APH berhasil menindak 6000 batang rokok tanpa cukai.
“Setiap sekali turun tiga kecamatan,” tutupnya. (bob/adv)




