Kabupaten Malang, blok-a.com – Anggaran KPU Kabupaten Malang dalam penyelenggaran Pemilu 2024 menjadi anggaran tertinggi se-Jatim.
Anis Menyebut, KPU Kabupaten Malang mendapat anggaran tertinggi se-Jatim itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Rp 53 miliar dianggarkan dari APBN tahun anggaran 2023 untuk biaya operasional Pemilus 2024.
“Kabupaten Malang menerima droping top down dari KPU RI, diturunkan ke Kabupaten Malang. Untuk tahun anggaran 2023 ini, menerima kurang lebih sebesar lima puluh tiga miliar,” kata Anis, di Dome UMM, Selasa (24/1/2023).
Anggaran sebanyak itu, kata Anis, karena jumlah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Malang cukup banyak. Biaya sebesar Rp 53 miliar itu bakal dihabiskan lebih banyak ke biaya operasional PPS dan PPK KPU Kabupatn Malang,
Sementara itu, saat disinggung terkait gaji PPK dan PPS, Anis menyebut, gaji yang akan diberikan sesuai dengan Surat Edaran (SE) yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.
Dari penjabaran Anis, gaji untuk ketua PPK KPU Kabupaten Malang sekitar 2,5 juta, sedangkan untuk anggotanya sebesar 2,2 juta. Sementara itu, untuk ketua PPS di angka 1,5 juta dan 1,3 juta untuk anggota. Sedangkan untuk masa kerja untuk persiapan Pemilu 2024, dikatakannya, mulai terhitung dari 24 Januari sampai dengan 4 April 2024.
Sementara itu hari ini Selasa (24/1/2023) Anis telah melantik 1.170 PPS di UMM Dome. Sementara untuk PPK terakhir KPU Kabupaten Malang masih melakukan seleksi dengan tahapan tes tulis. Ada 600 lebih peserta mengikuti tes tulis itu.
“Tapi itu memang sudah pasti dan kita menggunakan standar itu(SE), sesuai dengan menteri keuangan. Gajian Terhitung hari ini karena memang sifatnya Ad Hoc mereka bekerja dulu baru dibayar, berarti POK untuk PPS akan diterima satu bulan berikutnya,” tutupnya.
(ptu/bob)
Discussion about this post