Pembangunan Faskes Tidak Merata, Masyarakat Blitar Selatan Menjerit

Ketua Masyarakat Peduli Blitar, Sutarto (kanan), Ketua ormas Rakyat Jelata (Raja), Tugas Nanggolo Yudho Dili Prasetiono (kiri). (blok-a.com/Fajar)
Ketua Masyarakat Peduli Blitar, Sutarto (kanan), Ketua ormas Rakyat Jelata (Raja), Tugas Nanggolo Yudho Dili Prasetiono (kiri). (blok-a.com/Fajar)

Blitar, blok-a.com – Beberapa persoalan muncul di Kabupaten Blitar bagian Selatan. Terutama terkait pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Hal tersebut mendapat sorotan dari Ketua Masyarakat Peduli Blitar, Sutarto.

Pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Blitar bagian Selatan yang tidak memadai, banyaknya pungli di dunia pendidikan yang dikemas sumbangan, mulai tingkatan SMP dan SMA, serta banyaknya infrastruktur jalan yang rusak parah. Rentetan persoalan itu yang memicu keprihatinan Masyarakat Peduli Kabupaten Blitar.

“Kami sangat prehatin dengan kondisi pemerintahan sekarang. Banyaknya aksi, demo dimana-mana, terkait kebijakan bupati yang tidak berpihak kepada masyarakat,” kata Sutarto, Jumat (22/09/2023) di salah satu rumah makan di Kota Blitar.

Tidak meratanya pembangunan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, membuat masyarakat Kabupaten Blitar bagian Selatan kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan.

“Kami masyarakat Blitar bagian Selatan merasa harus diperhatikan. Karena pelayanan kesehatan maupun pendidikan di bagian Selatan sangat tertinggal jauh,” jelasnya.

Harus Tempuh Jarak Jauh

Ditambahkannya, terutama jika ada orang sakit mau menuju fasilitas kesehatan yang layak sangat jauh. Dan sarana pra sarana pendukung jalan juga rusak parah.

“Misal warga Panggungrejo yang ingin mendapatkan fasilitas kesehatan itu harus ke Sutojayan yang jaraknya cukup jauh. Denikian halnya warga Tambakrejo yang ingin menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan cukup jauh jaraknya. Nah ini, kan harus ada perhatian khusus dari pemerintah daerah. Kami kasihan dengan masyarakat,” pungkasnya.

Di tempat yang sama Ketua ormas Rakyat Jelata (Raja), Tugas Nanggolo Yudho Dili Prasetiono mengatakan, saat ini di Kabupaten Blitar, eksekutif dan legislatif sepertinya tidak harmonis lagi.

“Kami usulkan, kami protes melalui legislatif. Namun, eksekusi usulan-usalan itu, tidak pernah nampak atau terwujud. Di sini kami menyimpulkan, komunikasi antara eksekutif dan legislatif tidak harmonis. Sehingga tidak bisa memprioritaskan mana yang seharusnya dieksekusi dulu,” kata Tugas Nanggolo Yudho Dili Prasetiono.

Bagas, panggilan akrab Ketua Raja menandaskan, terkait kesehatan dampaknya bagi masyarakat Kabupaten Blitar di wilayah Blitar bagian Selatan.

“Itu jalan sudah pada rusak, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit jauh. Puskesmaspun tidak bisa rawat inap atau pelayanan 24 jam. Sehingga harus ke rumah sakit yang jauh itu,” tandasnya.

Ditambahkannya, karena infrastruktur jalan rusak parah, masyarakat yang sakit parah tidak segera mendapat pertolongan.

“Jangankan sakit parah, yang tidak parahpun, karena jalannya rusak dan rumah sakit jauh, bisa tambah parah. Bahkan bisa meninggal di jalan,” imbuhnya.

Diharapkan, 7 kecamatan di wilayah Blitar bagian Selatan ada perhatian dari Pemkab Blitar berupa peningkatan fasilitas infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.

“Ini harus ada perhatian khusus dari kita semua selaku kontrol sosial,” ujarnya.

Karena infrastruktur di wilayah Kabupaten Blitar bagian Selatan rusak parah, diharapkan pemerintah daerah fokus ke pembangunan Blitar bagian Selatan.

“Difokuskan dulu satu per satu, infrastrukturnya, kemudian fasilitas kesehatan berupa bagunan rumah sakit. Ini mulai tahun berapa seluruh LSM dan ormas minta dibangunya sekolah SMA, rumah sakit. Namun itu semua tidak terpenuhi dan terkesan dibaikan,” tandasnya.

Menurut Bagas yang juga Kepala Desa Karangsono ini, program dari Pemkab Blitar tidak maksimal.

“Jadi ini program pemerintah daerah tidak maksimal, bukan belum maksimal. Bahkan terkesan tidak jalan dan bisa dikatakan gagal. Kalau masalahnya seperti ini, jangankan masalah ketahanan pangan, tentang kesehatan sendiri tidak jalan.

Kalau pemerintah daerah tidak mau mendengar aspirasi masyarakatnya. Ya sudah jangan jadi bupati. Satu-satunya jalan ya ganti bupati untuk mengatasi ini semua,” pungkasnya. (jar/lio)

Kirim pesan
Butuh bantuan?
Hai, apa kabar?
Apa yang bisa kami bantu?