Kabupaten Malang, Blok-a.com – Pasca demo puluhan massa dari Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya soal penonaktifan program jaminan kesehatan BPJS, begini tanggapan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang.
Kadinkes Kabupaten Malang, Wiyanto Widjoyo mengatakan, demo dari GRIB Jaya ini bertujuan untuk mengklarifikasi penanganan penonaktifan sebanyak 679.721 Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) untuk program jaminan kesehatan itu.
“Memang sebenarnya untuk klarifikasi, tabayyun ya, dalam penanganan penonaktifan BPJS ini memang kadang-kadang itu informasi itu tidak bisa langsung diterima. Akhirnya menimbulkan kesalahpahaman, intinya adalah miskomunikasi,” terang Wiyanto saat dikonfirmasi awakmedia, Rabu (9/8/2023).
Sehingga, kata Wiyanto, perlu adanya komunikasi antar kedua pihak. Ia juga menegaskan, pada intinya Dinkes tidak semerta-merta melakukan penonaktifan PBID.
Dijelaskan Dokter Wie panggilan akarabnya, penonaktifan tersebut dilakukan untuk pemutakhiran data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabuapten Malang ditingkat desa hingga kecamatan hingga puskesmas.
Sebab, dari data yang ada diketahui sejumlah pemerima diantaranya telah meninggal dan tidak sesuai dengan kriteria penerima.
Dari 679 ribu orang lebih yang dinonaktifkan sementara, Wie mengaku ada 70 ribu lebih peserta yang meninggal dunia namun masih tetap dibayarkan oleh Dinkes Kabupaten Malang.
“70 ribu orang lebih yang meninggal dunia itu masih kita bayar terus. Karena memang verifikasi datanya yang harus kita utamakan. Hari ini tinggal beberapa desa yang dilakukan verifikasi, itu tugasnya Dinsos,” bebernya.
Selanjutnya, setelah dilakukan pemutakhiran, akan ada diaktifkan kembali sebanyak kurang lebih 260 ribu penerima pada bulan September 2023 mendatang.
“Nanti masyarakat miskin untuk September ini akan dimasukkan kembali dari 679 ribu menjadi 200 an lebih, nantinya akan diaktifkan kembali. Sedangkan sebanyak 400 ribu akan dikeluarkan,” pungkasnya. (ptu/bob))