KABUPATEN MALANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang menilai tim sukses atau Liason Officer (LO) dari tiga paslon di Pilbup Malang 2020 tidak bisa memegang kesepakatan.
Hal itu tercermin dari tersebarnya Alat Peraga Kampanye (APK) tiga paslon, yakni SanDi, LaDub, dan Malang Jejeg yang tersebar bebas di jalanan Kabupaten Malang.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George Da Silva mengaku, awalnya tiga LO paslon sudah sepakat akan meminta izin dulu kepada KPUD Kabupaten Malang ketika akan memasang APK.
“Jadi awalnya dulu sudah sepakat bahwa memang sebelum APK resmi dari KPU keluar, tiga paslon boleh memasang APK. Tapi syaratnya satu sesuai kesepakatan. Syaratnya itu harus meminta izin ke KPU terkait desain pemasangan dan lain-lain,” kata George.
Namun, George heran. Baliho, banner, ataupun spanduk sudah terpasang dimana-mana. Ada yang melanggar secara tempat pemasangan ataupun desainnya.
“Dan saya telah cek ternyata yang melanggar desain atau tempat pemasangan itu tidak ada izin dulu ke KPU. Dan saya sudah cek seluruh APK yang sudah terpasang saat ini tidak ada izin ke KPU,” imbuh George.
Bawaslu Kabupaten Malang pun tidak bisa berbuat apa-apa. George pun saat ditanya terkait sanksi atas perbuatan LO itu, mengaku tidak ada sanksi apapun.
“Tapi saya cuma menyayangkan dulu ketika rapat sudah sepakat. Kok sekarang melanggar kesepakatan itu. Ya memang tidak ada sanksi tapi kurang elok kalau dipasang sembarangan,” tutupnya.
Sebagai informasi, perkara APK dalam Pilbup Malang 2020 ini sudah diatur.
Pertama adalah di Pasal 28 ayat 1 PKPU No. 11 Tahun 2020 KPU memfasilitasi pencetakan APK masing-masing pasangan calon. Yakni berupa baliho ukuran 4×7 meter maksimal lima 5 buah se-Kabupaten, bilboard atau videotorn ukuran 4×8 meter maksimal 5 buah se-Kabupaten. Selanjutnya, umbul-umbul berukuran 5×1,15 meter paling banyak 20 buah setiap kecamatan dan spanduk ukuran 1,5×7 meter paling banyak 2 buah di setiap desa maupun Kelurahan.
Kedua, masih dalam PKPU No. 11 tahun 2020 dalam pasal 28 ayat 3, pasangan calon diperbolehkan menambah APK sendiri sebagaimana ayat 2, penambahan maksimalnya adalah 200 persen dari yang telah difasilitasi KPU. Ukuran untuk setiap jenis APK juga harus sama dengan yang telah ditetapkan oleh KPU.
Terakhir, dalam ayat 6 juga dijelaskan, untuk APK yang dicetak sendiri oleh pasangan calon harus dilaporkan secara tertulis kepada KPU. Baik jenisnya, ukuran, maupun jumlah APK.