Sumenep, blok-a.com – Tidak diumumkannya oleh Panitia Seleksi (Pansel) Direksi PD Sumekar terkait nama-nama pendaftar atau pelamar sebagai calon Direktur PD Sumekar menyisakan tanda tanya besar dibenak publik. Tak terkecuali oleh pengamat hukum dan kebijakan publik.
Cibiran itu datang dari Pengamat Hukum dan Kebijakan, Zamrud Khan. Menurutnya, apa alasannya nama-nama calon Direktur PD Sumekar tidak dipublish, dimana letak transparansi pemerintah. Ini dapat memunculkan ‘public distrush’ (ketidak percayaan masyarakat).
“Saya mencium dugaan ada aroma tidak sedap. Indikasinya, sepi peminat yakni hanya diikuti 4 pelamar. Padahal lowongan kerja dibuka untuk mencari ‘Calon Direktur’ bukan karyawan atau pegawai apalagi staf. Sehingga prediksi saya orang ogah melamar karena mungkin punya keyakinan direktur yang akan terpilih sudah ada,” terang Zamrud.
Selain itu, lanjut dia, pendaftarannya sangat eksklusif. Yakni hanya dibuka kesempatan bagi pelamar kerja sebagai calon direktur hanya 4 hari yang dibuka sejak 14-18 November 2022. “Ini sangat terbatas waktunya, semacam ‘limited edition’,” candanya sambil ketawa.
Maka dari itu, lanjut Zamrud, panitia seleksi (Pansel) harus mempublish nama-nama peserta atau pelamar calon direktur itu. Memberikan ruang ke publik seluas-luasnya atau dengan jeda waktu memperpanjang batas waktunya.
“Harapannya, pengumuman lowongan kerja itu banyak diketahui publik. Sehingga publik bisa lebih mempersiapkan kemampuan SDM dan sebagainya. Jika hanya diikuti 4 orang pelamar dan itu pun nama pesertanya dirahasiakan misalnya, jangan-jangan sudah ada calon direktur yang disiapkan,” duganya.
Jika misalnya ini terjadi, kata mantan Ketua Panwaslu Sumenep ini, dugaan publik akan adanya unsur Kolusi atau Nepotisme bisa menemukan pembenaran. Maka calon ‘titipan’ itu akan membawa kepentingan beberapa pihak tentunya.
“Seharusnya Pansel ataupun apa itu memperpanjang waktu memberikan kesempatan lebih pada publik untuk mendaftar di PD Sumekar,” ucapnya.
Supaya muncul kepercayaan publik atau publik trush maka Pansel itu harus memperpanjang waktu pendaftaran. Sehingga masyarakat luas bisa ikut serta atau berkompetisi, tidak hanya sekedar calon titipan misalnya yang itu sangat membahayakan keberlangsungan pemerintah daerah.
“Jadi seperti yang saya katakan tadi . Saya curiga jangan-jangan calon jadi itu sudah diketahui terlebih dahulu,” duganya.
Indikasi lainnya, kenapa nama-nama peserta tidak dibuka ke publik. Apa jangan-jangan calon direkturnya diduga tidak profesional. Profesional itu setidaknya ditunjukkan dengan rekam jejak (track record) calon direktur itu dan pengalaman kerja di sebuah perusahaan (company).
“Kan sudah jadi rahasia umum jika roda perusahaan ini ‘tidak sehat’. Makanya calon direktur harus direkrut dari orang-orang kompeten dan profesional. Sesuai ketentuan regulasi baik diatur dalam Undang Undang ataupun di peraturan menteri,” bebernya.
Dikatakan, cara memimpin perusahaan yang tidak sehat agar menjadi sehat bukan diserahkan pada calon pemimpin yang minim prestasi dan pengalaman. Sementara profesionalitas dan SDM itu ditentukan oleh pengalaman kerja.
“Ibarat pilot, itu dibayar mahal karena jam terbangnya yang tinggi. Jika asal nunjuk direktur, dikhawatirkan PD Sumekar akan semakin terpuruk,” kritik Zamrud. (Aldo/Gim)