Blok-a.com – Lampu hijau telah ditunjukkan untuk revitalisasi Pasar Besar Kota Malang. Rencananya, bakal dilakukan tahun 2023. Kabar ini merupakan hal yang baik mengingat Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sudah merencanakan sejak tahun 2021 lalu.
Namun, para di bawah naungan HIPPAMA (Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang) mengaku keberatan dengan hal tersebut.
Sekretaris HIPPAMA Zainul Arifin mengatakan, memang, pihaknya telah mencoba berkomunikasi dengan presiden hingga kementrian.
“Kita sebelumnya sudah bersurat ke Bapak Presiden RI Jokowi, Kemendag, PUPR serta Kemendagri. Termasuk ke Gubernur & DPRD Jatim,” ujarnya. (27/08).
Namun, akibat kabar yang mendadak tanpa komunikasi langsung, Arifin menyebut para pedagang tak siap.
“Hal itu sangat tertekan bagi pedagang, karena ini sangat meresahkan,” tegasnya.
Memang, Pemkot Malang tengah berencana akan menempuh ke jalur Inpres untuk segera melakukan revitalisasi Pasar Besar. Arifin menyebut, pedagang keberatan dengan wacana relokasi guna revitalisasi pasar besar. Pihaknya menyayangkan penggunaan anggaran senilai Rp 4 Miliar itu hanya untuk relokasi. Arifin menyarankan agar dilakukan renovasi skala kecil saja yang memakan lebih sedikir anggaran. Dari tindakan relokasi itulah, akhirnya para pedagang enggan revitalisasi.
“Kami juga sepakat untuk menolak revitalisasi. Ini harus ada tindak lanjut yang jelas. Karena, jika nanti di relokasi nasib mereka ini bagaimana,” lanjutnya.
Sampai saat ini, para pedagang belum ada komunikasi langsung pihak terkait soal rencana revitalisasi. Mereka hanya mendengar akan ada rencana relokasi terhadap pedagang sebelum dilakukan revitalisasi.
Di lain pihak, Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang Arief Wahyudi turut berkomentar. Pihaknya mengaku sudah mengingatkan kepada pihak pemkot agar menjalin komunikasi tentang rencana revitalisasi Pasar Besar.
“Kalau seperti ini, mau tidak mau eksekutif harus turun ke lapangan dan bangun komunikasi serta kejelasan dari para pedagang,” paparnya.
Arief menyebut langkah pemkot dalam revitalisasi pasar sudah tepat. Namun, tetap diperlukan persetujuan dan pemahaman dari semua pihak terkhususnya para pedagang. Pihaknya khawatir apabila terjadi penolakan maka pembangunan akan tertunda.
“Kalau benar terjadi, dapat tertunda pembangunannya dan pemerintah pusat membatalkan pencairan biaya pembangunannya,” tukasnya. (mg2/)